Empat Pilihan Lahan untuk Warga Terdampak Proyek Jalur Ganda

Kota Bogor – bogorOnline.com

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor telah memiliki persiapan lahan untuk tempat relokasi warga wilayah Kecamatan Bogor Selatan yang terkena dampak rencana pembangunan dobel track atau jalur ganda kereta Bogor-Sukabumi.

Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bogor Lia Kania Dewi mengatakan, berdasarkan hasil survey ke wilayah Kecamatan Bogor Selatan, ada empat pilihan lahan yang akan dijadikan tempat relokasi bagi warga terdampak proyek jalur ganda.

Pertama, kata Lia, lahan seluas sekitar 6.000 meter persegi tanah yang berada di Kampung Legok Muncang, Kelurahan Cipaku. Aset milik Pemkot Bogor ini kondisinya berupa lahan kosong.

Kedua, tanah bengkok di Kampung Ciranjang, Kelurahan Pamoyanan. Lahan ini luasnya sekitar 7.000 meter persegi.

“Akses jalannya dari PT. Graha Nuasa dan itu hasil fasos fasum dari PT. Rancamaya,” imbuhnya.

Lalu, sambung Lia, tanah Bengkok seluas 1,4 hektar yang asal usulnya sama yaitu fasos fasum Rancamaya. Dan keempat, tanah bengkok di Kelurahan Bojongkerta dekat wilayah Ciawi, Kabupaten Bogor. Luasnya 8.000 meter dengan posisi lahan kosong.

“Ini harus dicari lahan yang benar-benar luas,” ungkap Lia.

Ia juga menjelaskan, bahwa untuk konsep dan hal lainnya belum dibicarakan lebih lanjut oleh Pemkot Bogor. Sejauh ini instansinya baru memilih lahan-lahan yang akan dijadikan tempat relokasi bagi warga. Sebab, berkaitan dengan in diperlukan kajian yang matang.

“Untuk warga juga belum ditanya dan perlu kajian yang matang untuk hal ini,” tuturnya.

Sementara itu, di wilayah Kecamatan Bogor Selatan sendiri terdapat 1.627 bangunan dan hampir ada 8.000 warga yang terkena dampak proyek jalur ganda tersebut. Pihak Kecamatan Bogor Selatan juga menawarkan satu alternatif solusi untuk warganya dengan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Camat Bogor Selatan, Atep Budiman mengatakan, saat ini pihaknya tengah menginventarisir warga yang membeli lahan secara pribadi untuk disambungkan dengan BSPS bangun baru dari pemerintah pusat.

Untuk pilihan lain, lanjut Atep, ada juga wacana, warga membangun sendiri di atas lahan Pemkot Bogor, tapi harus tetap dengan program.

“Pembangunan butuh satu sampai dua tahun, terlebih anggaran di Pemkot Bogor saat ini belum ada,” tuturnya.

Ia mengungkapkan, program BSPS dari informasi Dinas Perumkim, syarat BPSP lahannya milik warga pribadi. Tapi kembali lagi, bahwa opsi tercepat adalah BSPS sehingga warga sudah punya lahan dan rumah sendiri.

“Apabila di lahan Pemkot Bogor masih lama prosesnya. Kepastian dimana lahan yang akan dipergunakan juga belum pasti. Alternatif, ya itu tadi BSPS,” papar Atep.

Saat ditanya soal pembayaran dana kerohiman, Atep menjelaskan, sejauh ini belum ada perubahan jadwal akan dilaksanakan pada Desember 2019.

“Saat komunikasi dengan pihak provinsi, penggantian jadwal masih sama,” kata Atep memungkas. (HRS)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *