by

Urus Sertifikat Terkatung-katung, Pelayanan di Kantor BPN Kabupaten Bogor Dipertanyakan

Cibinong-Zero tunggakan yang gencar digaungkan di sejumlah media sosial oleh ATR/BPN Kabupaten Bogor ternyata hanya isapan jempol belaka. Buktinya, salah seorang pemohon kepemilikan hak sejak Agustus 2016 hingga penghujung tahun 2019 sertifikat yang di mohon tak kunjung jadi.

“Saya bingung dengan kinerja petugas di BPN Kabupaten Bogor, masa sudah tiga tahun sertifikat gak jadi-jadi, kalau ditanya ke loket alasannya ada saja, kurang tanda tangan ini lah kurang itu lah,” keluh Hadi salah seorang pemohon asal Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Kamis (12/12/2019).

Ia mengaku, dalam pengajuan permohonan sertifikat milik nya yang terletak di Kelurahan Karadenan, Kecamatan Cibinong, sama sekali tidak dipungut biaya, kecuali biaya pengukuran kepada petugas ukur dan Surat Perintah Setor (SPS) yang memang menjadi kewajiban pemohon.

“Mungkin karena saya sama sekali tidak memberikan uang kali ya, jadi di lama-lamain prosesnya. Tapi apa iya prosedur nya seperti itu,” keluhnya.

Ia juga mengungkapkan, meski sudah terkatung-katung proses penerbitan Sertifikat yang di mohon nya, Hadi pun belum mendapatkan kepastian kapan jadinya sertifikat tersebut. “Saya harus nunggu berapa tahun lagi untuk dapat menerima sertifikat yang saya mohon, karena petugas di BPN juga tidak bisa memastikannya,” ungkapnya.

Ketika hal ini ditelusuri ke loket di BPN, berkas pemohon yang diperlihatkan sudah tercetak sertifikat namun belum ditandatangani oleh sejumlah pejabat nya, karena menurut petugas loket masih ada kekurangan tanda tangan ketua panitia.

“Ini berkas nya pak, belum bisa dilanjutkan karena masih kurang tanda tangan ketua panitia nya, karena ketua panitia nya sudah pindah tugas ke Kota Banjar,” kata petugas loket, Omay.

Omay pun berjanji, akan segera menyodorkan tanda tangan kepada ketua panitia tersebut meskipun sudah tidak bertugas lagi di BPN Kabupaten Bogor.

“Nanti saya minta tanda tangannya ya pak, saya antar ke rumah nya saja di Depok,” ujarnya.

Dari keterangan petugas loket tersebut, jelas membuktikan bahwa kinerja petugas BPN Kabupaten Bogor bekerja tidak berpedoman pada standar operasional prosedur (SOP) sebagai pelayanan publik.

Bukan hanya Hadi, Sukirno salah seorang pemohon kepemilikan hak di Desa Pasir Angin, Kecamatan Cileungsi juga mengalami hal yang sama, sejak Februari 2017 berkas permohonan nya pun tak jelas proses nya hingga sejauh mana. “Saya cek, peta bidang tanah nya saja belum jadi,” ungkapnya.

Menanggapi persoalan ini, Anggota DPRD Kabupaten Bogor, Ruhiyat Sudjana menyesalkan kinerja pegawai BPN Kabupaten Bogor. Menurutnya, sebagai bagian dari institusi pelayanan masyarakat semestinya pegawai pertanahan bekerja secara maksimal dan profesional.

“Saya yakin ada persoalan dalam pelayanan, entah kurang pembinaan terhadap pegawai atau bagaimana. Tapi yang pasti Kepala BPN Kabupaten Bogor harus bertanggung jawab terhadap bawahannya, karena ini menyangkut pelayanan publik,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Bogor Sepyo Achanto ketika dikonfirmasi melalui selulernya kepada wartawan menyatakan, bahwa sebagai pejabat yang baru di ATR/BPN Kabupaten Bogor akan melakukan pembenahan terhadap jajarannya.

“Salah satu tugas saya sebagai pejabat baru disini adalah melakukan pembenahan, tetapi harus saya petakan dulu persoalan nya seperti apa,” ujarnya singkat. (di)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed