by

Kota Bogor Cari Solusi Soal Jamkesda

BOGORONLINE.com, Kota Bogor – Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 900/14075/SJ tertanggal 17 Desember 2019 tentang penyesuaian iuran jaminan kesehatan pada pemerintah daerah, yang intinya agar pemerintah kota/kabupaten mengintegrasikan Jamkesda ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), membuat Pemkot Bogor dan DPRD mencari solusi terkait hal ini.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor, Saeful Bakhri mengatakan, bahwa tidak diperkenankan program tersebut lantaran Jamkesda dinilai menyalahi Permendagri.

“Namun, dibalik itu saya menduga bahwa BPJS Kesehatan merasa tersaingi dengan adanya Jamkesda,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (13/02/2020).

Menurut Saeful, ada cara lain agar aturan tersebut dicabut, dengan melakukan judicial review. Atau, pemerintah mencari sumber dana lain untuk mengcover warga yang belum tercover BPJS Kesehatan untuk kategori PBI.

“Kami berharap Baznas bisa membantu warga yang belum tercover BPJS PBI. Selain itu, Dinkes juga mesti membuat list sasaran penerima bantuan dari Baznas. Tapi sejauh inipun collecting data peserta PBI pun belum optimal,” katanya.

Sebab, sambung dia, selama ini permasalahan utama selalu terjadi dalam hal pengumpulan data BPJS PBI. Contohnya, ada peserta belum meninggal, ternyata di data BPJS sudah meninggal. Begitu juga NIK salah dan kosong.

“Oleh karena itu Dinkes dan Disdukcapil diharapkan melakukan pembenahan data. Sebab, beberapa warga yang tertolak di BPJS karena tak ditemukan datanya di kependudukan pusat. Sehingga data penduduk kabupaten/kota belum tentu ter-update oleh pusat,” imbuhnya.

Ia menilai, kalaupun pemerintah pusat ingin melarang daerah menerapkan Jamkesda, harus ada perbaikan sistem. Sebab, selama ini BPJS menarik data kependudukan daerah selalu melalui pusat.

“Kemudian BPJS tak diberi kewenangan untuk menarik data Disdukcapil,” katanya.

Terpisah, Wakil Walikota Bogor, Dedie A Rachim mengatakan, bahwa pihaknya tengah melakukan pembahasan terkait surat edaran tersebut bersama Dinkes.

“Intinya pemkot ingin tetap bisa membantu masyarakat yang belum tercover BPJS PBI, dalam keadaan darurat. Namun, tidak melanggar aturan,” ujarnya.

Dedie menyatakan, bahwa pembahasan dengan Dinkes salah satunya adanya menyesuaikan maksud dan tujuan surat edaran itu, dan masih dikategorikan untuk menunjang BPJS PBI.

“Kami akan tetap mencarikan solusi untuk warga yang membutuhkan bantuan dengan menyesuaikan edaran tersebut,” katanya.

Kendati demikian, kata dia, pemkot akan mencari jalan untuk mengubah nomenklatur Jamkesda agar pemerintah tetap bisa membantu warga yang belum tercover BPJS PBI. Namun tentunya sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Tapi ya harus sesuai aturan dan ketentuan,” katanya. (Hrs)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed