by

Warga Kurang Mampu di Kota Bogor Masih Dapat Jaminan Kesehatan

BOGORONLINE.com, Tanah Sareal – Komisi IV DPRD Kota Bogor menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mitra kerjanya, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan BPJS Kesehatan di gedung DPRD Kota Bogor, Rabu (12/02/2020). RDP digelar menyusul keluarnya Surat Edaran Mendagri tertanggal 17 Desember 2019.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor Ence Setiawan mengatakan, RDP digelar guna membahas terkait Surat Edaran Mendagri tentang Penyesuaian Iuran Jaminan Kesehatan pada Pemerintah Daerah. Pihaknya mengaku ada kekhawatiran ketika Kota Bogor mendapatkan surat edaran tersebut apakah warga kurang mampu masuk rumah sakit masih bisa memanfaatkan Jamkesda.

“Kami telah koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, dan masih tetap bisa diantisipasi dengan Jamkab ketika memang warga kurang mampu dengan mengusulkan ke RT, RW, kelurahan dan Dinas Kesehatan melalui SKTM (surat keterangan tidak mampu),” ungkap politisi PDI Perjuangan itu.

Di tempat yang sama, Anggota DPRD Kota Bogor, Endah Purwanti menambahkan, bahwa sebetulnya Jamkesda adalah jaminan kesehatan daerah yang diperuntukkan bagi warga kurang mampu yang belum memiliki kepesertaan jaminan kesehatan.

“Jamkesda ini sebetulnya jaminan perlindungan bagi warga miskin untuk yang belum ter-cover dan atau biaya-biaya yang belum ter-cover BPJS. Misalnya kecelakaan, itu tidak di-cover BPJS, bisa pakai Jamkesda,” jelasnya.

Disinggung soal adanya misdata antar BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial, Endah mengatakan, berdasarkan hasil verifikasi dari Dinas Sosial pada 2020 tercatat ada 71.000 keluarga tidak mampu di Kota Bogor. Sementara target warga yang didaftarkan BPJS Kesehatan untuk peserta PBI sendiri berjumlah 210.000 orang.

“Nah, tadi ada perubahan, kata Dinas Kesehatan jumlahnya 180.000 orang, sedangkan BPJS Kesehatan 183.000 orang. Jadi di sini ada perbedaan data. Untuk ini, kami meminta untuk segera diperbaiki data ini,” tegas Endah.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Sri Nowo Retno mengatakan, bahwa Pemkot Bogor masih mengalokasikan anggaran untuk membantu warganya yang belum ter-cover oleh BPJS Kesehatan. Hanya saja nantinya akan berganti nama bukan Jamkesda.

“Jadi masih ada anggaran untuk warga miskin yang membutuhkan. Hanya mungkin nantinya nama atau judulnya diganti. Dan ini untuk yang belum terdata sebagai peserta BPJS,” tukas Sri. (Hrs)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed