by

Mulyadi, Hadir di Senayan Untuk Jawa Barat

BOGORONLINE.com, CARIU – Anggota Komisi V DPR RI Drs. H. Mulyadi, M. MA yang berangkat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat (Jabar) V Kabupaten Bogor, hadir di Senayan untuk memperjuangkan bukan hanya dapilnya, tapi untuk Jabar keseluruhan. Sehingga, setiap kunjungan kerja (Kunker) ke daerah selalu membawa buah tangan bagi kementerian yang menjadi partner kerjanya.

Tiga Kementerian yang menjadi partner kerja Komisi V, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi selalu mendapat tamparan usai dirinya melaksanakan kunjungan kerja.

“Usai kunjungan kerja ke daerah, saya selalu mengkritisi kementrian yang menjadi partner kerja komisi V. Karena ketika mengeluarkan anggaran saya melihat tidak sebanding dengan kegunaannya,” kata Mulyadi saat Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019 – 2020 di Cariu, Kabupaten Bogor, Jumat (6/3).

Ia mencontohkan, bendungan di Sulawesi Utara. Bendungan yang tidak pernah terisi air itu, dibangun hanya mengantisipasi apabila Danau Tondano meluap. Anggarannya menghabiskan triliunan rupiah.

Sementara, di Kota Bandung setiap tahun 60 ribu jiwa mengungsi karena banjir. Mereka menjerit meminta bantuan kepada pemerintah agar bisa memberi solusi. Namun sampai saat ini, teriakan itu tidak terdengar. Padahal, kalau pemerintah memperhatikan, anggaran tidak akan sebesar di Tondano.

“Kenapa pemerintah tidak hadir disana, sementara rakyaknya menjerit, ini kesalahan kita semua yang harus kita perbaiki,” kata dia.

Disampaikan pula saat kunjungan ke daerah ekonomi khusus, jalannya panjang dan bagus, sampai ke pelosok. Tapi yang lalu lalang hanya segelintir orang saja. Jalan itu menghabiskan dana sampai puluhan triliun rupiah.

Dibandingkan dengan daerah puncak, mulai Ciawi, Megamendung, Cisarua sampai Cianjur, setiap hari Sabtu dan Minggu, masyarakatnya menjerit. Karena, puncak bukan lagi derah lintasan tapi sudah menjadi destinasi wisata.

Kadang lalulintas direkayasa satu arah, sehingga masyarakat yang pulang sekolah atau pulang kerja harus menunggu sampai jalannya dibuka. Yang mau kunjungan keluarga atau ada yang sakit dan harus dilarikan ke rumah sakit, semua jadi tersendat.

“Padahal, untuk mengurangi beban puncak, Pemerintah Kabupaten Bogor telah merencanakan membuka Jalur Puncak II. Anggarannya tidak seberapa, hanya membutuhkan dua triliun rupiah, sampai saat ini, tidak ada realisasi pemerintah pusat,” tegasnya.

Selain itu, Anggota Fraksi Partai Gerindra ini juga memberikan masukan kepada Kemendes terkait penggunaan Dana Desa (DD). Menurutnya, Kemendes harus punya program, meningkatkan kwalitas para kades. Membuat petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penggunaan DD.

“Dana desa harus jadi dana stimulus, dan ditingkatkan setiap tahun. Kehadirannya pun harus jadi anugrah, bukan musibah bagi kades,” tandasnya. (Soeft)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed