by

Reses di Kota Bogor, Rudi Harsa Banjir Aspirasi Masyarakat

BOGORONLINE.com, Bogor Selatan – Tahun ini, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat kembali melakukan reses untuk menjaring aspirasi masyarakat atau konstituennya di daerah pemilihan (Dapil) masing-masing. Seperti yang dilakukan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Dapil VII Kota Bogor, Rudi Harsa. Berbagai asprirasi dari masyarakat mengemuka dalam kegiatan reses kedua tersebut.

“Pada reses kedua ini saya lebih menerima kepada masalah lokal di sini. Misalnya, menyangkut ketiadaan Puskesmas atau Posyandu, terus juga BPJS yang berhutang bisa diberikan kebebasan (lunas) karena tidak bisa dipakai. Terakhir, paling menonjol itu seperti masalah Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH),” kata Rudi saat ditemui di Kampung Lebak Wangi RT03 RW11, Rangga Mekar, Bogor Selatan, Rabu (4/3/2020) malam.

Politisi PDI Perjuangan itu melanjutkan, bahwa problem-problem yang ada dilihat olehnya lebih kepada pemerintah daerah yang belum berjalan melayani masyarakat sebagaimana mestinya. Untuk itu, pemerintah daerah perlu komunikasi yang baik dengan masyarakat.

“Saya punya kesan kalah sama Kabupaten Bogor, padahal ini di kota. Iya, berarti pemerintah lokal di sini tidak memberikan pembinaan kepada masyarakat sehingga keluhan-keluhan seperti itu menurut saya tidak perlu terjadi sebetulnya,” ungkapnya.

Di lain tempat di wilayah Pasir Mulya, kata Rudi, masyarakat menyampaikan aspirasi mengenai penyediaan ambulan, tanah makam dan persoalan daerah aliran sungai. Tentunya, aspirasi-aspirasi disampaikan masyarakat akan berbeda di setiap wilayah.

“Jadi aspirasinya memang berbeda beda. Tapi kalau saya masuk ke wilayah Rangga Mekar dan Cipaku, menurut saya sepertinya bukan masyarakat kota yang betul betul kurang mendapatkan perhatian,” ujarnya.

Iapun meminta kepada aparat wilayah kelurahan yang hadir untuk bisa lebih memperhatikan masyarakat di wilayahnya. Begitu juga pengurus RT RW dalam hal ini harus proaktif sebagaimana fungsinya.

Untuk Bima Arya sebagai wali kota, menurut hemat Rudi, harus juga selektif terhadap posisi masyarakat di bawah atau di pelosok ini. “Pencerahan dari wali kota ke lurah sampai RT RW juga, menurut saya perlu lebih ditingkatkan lagi untuk peran dan fungsinya,” tandasnya. (Hrs)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed