BOGORONLINE.com, GUNUNGPUTRI-Maraknya postingan di media sosial (Medsos) terkait rendahnya kwalitas beras bantuan dari Pemkab Bogor kepada masyarakat, membuat anggota dewan dari dapil II bergerak. Wakil rakyat dari Bogor Timur itu ingin memastikan kwalitas bantuan pemkab bagi mayarakat terdampak corona virus disease 2019 (Covid 19) yang sebenarnya.
Sebagai partai pengusung pemerintahan Bupati Ade Yasin – Iwan Setiawan, Gerindra merasa bertanggungjawab atas kebijakan pemerintah memberikan bantuan itu. Sehingga salah satu Anggota Fraksi Partai Gerindra H. Adi Suwardi, S.E (HAS) langsung terjun ke lapangan.
HAS melakukan klarifikasi kepada masyarakat agar permasalahan tidak berkembang menjadi issue miring yang dapat membuat masyarakat resah. Juga, kalau dibiarkan berpeluang dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab untuk menjatuhkan pemerintah.
Mendapat informasi tentang kwalitas bantuan, Anggota Fraksi Gerindra itu menggandeng ProHAS Center, melakukan pemantauan. Sasarannya, Desa Tlajung Udik dan Wanaherang Kecamatan Gunungputri.
“Saya bersama prohas telah melakukan klarifikasi langsung ke lapangan. Menemui pengurus RT dan masyarakat penerima bantuan. Mereka tidak mempermasalahkan kwalitas beras yang didapat dari pemerintah, karena masih layak dikonsumsi,” kata Adi Suwardi melalui sambungan telephon, Rabu (3/6)
Namun demikian, pihaknya tidak akan tinggal diam. Akan mempertanyakan kepada pihak Bulog dan bagian Logistik Gugus Covid 19 Kabupaten Bogor terkait kwalitas bantuan. Kalau ada pelanggaran dengan unsur kesengajaan, atau ada upaya memperkaya diri sendiri dalam penyediaan bantuan, 3pihaknya akan menindaklanjuti ke ranah hukum.
“Ini permasalahan serius, tidak bisa dibiarkan. Kalau ada pelanggaran dengan unsur kesengajaan, kita giring ke ranah hukum. Tapi, kalau tidak ada unsur kesengajaan, kami minta pihak bulog untuk mengganti beras dengan kwalitas sesuai harga dari pemda,” jelasnya.
Lanjut dia, hasil pemantauan menemukan permasalahan baru, masih ada masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan. Padahal, mereka layak menerima karena terdampak covid 19. Data yang diajukan RT setempat, tidak terakomodir saat pembagian.
“Selain menimbulkan kecemburuan sosial dalam masyarakat, dapat juga menjadi preseden buruk terhadap pemerintah termasuk pengurus rt. Sangat sepele, tapi bisa berdampak luas. Permasalahan ini yang harus kita selesaikan bersama,” lanjut Adi Suwardi.
Untuk itu, dirinya mengajak seluruh elemen masyarakat menimbulkan rasa sosial guna menyelesaikan permasalahan ini. Terutama pengusaha dan stakeholder, bersama-sama mencari jalan keluarnya. Dirinya menyarankan agar semua perusahaan menyalurkan Coorporate Social Responsibility (CSR) dalam bentuk sembako.
“Saya sudah menyampaikan kepada beberapa perusahaan agar CSR diberikan kepada warga dalam bentuk sembako. Tentu harus berkoordinasi dengan lingkungan sekitar supaya tidak terjadi tumpang tindih dengan bantuan lain,” tandasnya. (Soeft)
