by

Jenal Mutaqin Minta Pemkot Evaluasi Data Penerima Bansos Covid-19

BOGORONLINE.com, Kota Bogor – Wakil Ketua DPRD Kota Bogor Jenal Mutaqin melakukan reses masa sidang ketiga tahun 2020. Di hari pertama, politisi Gerindra ini melakukan reses di sekretariat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kota Bogor.

Pada masa pandemi Covid-19 ini, kegiatan reses dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan. Sebelum masuk sekretariat dilakukan pengecekan suhu tubuh dan memakai hand sanitizer serta masker yang disediakan oleh DPC. Selain itu, dilakukan pengaturan pertemuan.

Jenal Mutaqin mengatakan, reses masa sidang kali ini salah satu titik lokasinya di sekretariat DPC. Selain berkonsolidasi partai, hal ini sekaligus untuk menginformasikan kepada struktur partai yang ada di daerah pilihan (dapil) 1 yakni Bogor Timur dan Bogor Tengah bahwa DPC telah memiliki sekretariat yang baru.

Selain itu, lanjut Jenal, untuk menyampaikan beberapa informasi berkaitan dengan tugas-tugas dewan yang mungkin selama ini pengurus partai ingin mendapat informasi utuh ataupun berkaitan dengan informasi update anggaran Covid-19 di Kota Bogor.

Untuk konsolidasi partai, masih kata Jenal, dibahas mengenai target memajukan kader terbaik Gerindra pada pemilihan kepala daerah periode mendatang. “Kader terbaik Gerindra harus maju dan kita tidak mau mengusung siapapun. Tadi, semua sepakat dan siap memenangkan pertarungan di Pilkada 2023,” tegasnya.

Berkaitan reses, Jenal menjelaskan, bahwa dirinya menyampaikan tentang evaluasi bantuan sosial (bansos). Sebab, ada masukan dari RT RW masih didapati kesimpangsiuran data warga yang menerima bansos. Sehingga hal itu menimbulkan terjadinya gesekan antara RT, RW dengan warganya.

“Warga tahunya RT RW yang mengusulkan bantuan tersebut, padahal RT RW tidak punya kewenangan untuk meng-ACC, menolak ataupun merekomendasikan siapa nama-nama yang mendapat bantuan,” ungkapnya.

Dengan demikian, menurut Jenal, hal itulah yang perlu ia sampaikan selaku dewan kepada Pemerintah Kota Bogor untuk maksimalkan peran RT RW mendata secara riil warga terdampak Covid-19 di luar DTKS dan non DTKS karena mereka yang tahu betul kondisi di lapangan.

“Kemarin malam dalam pertemuan dengan wali kota, saya sampaikan bahwa untuk pencairan bansos tahap ke 2, dimana ada 3.000 pengembalian ke kas daerah, salah satunya double nama, harus kita evaluasi. Kita harus coba minimalisir kejadian-kejadian seperti ini. Karena masih banyak yang belum dapat bantuan, KTP-nya hilang, KK-nya tidak lengkap,” ungkapnya.

Atas kendala-kendala adminitrasi seperti itu, kata dia, Pemkot Bogor mesti peka dan mempermudah dalam prosesnya, karena mereka pun sama terkena dampak Covid-19. Jangan sampai karena KTP hilang dan kemudian proses pembuatannya lama sehingga warga tersebut tidak mendapat bantuan.

“Pendataan ini memang tidak mudah. Untuk itu, saya rasa pemerintah perlu memaksimalkan perangkat di setiap kelurahan, tidak perlu lagi membetuk perangkat siaga corona, membentuk RW pengawasan siaga Corona, terlalu banyak nanti yang ada tumpang tindih dan tidak fokus. Kenapa tidak memaksimalkan tugas RT RW, ini akan lebih riil, tugas mereka dan tanggung jawab penuh serta fokus mendata siapa warga yang berhak mendapatkan bantuan dan warga mana yang menjadi prioritas,” pungkasnya. (Hrs)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed