by

Upaya Indonesia Menjadi Anggota FATF, Kabag Hukum Minta Izin Pimpinan

BOGORONLINE.com, Kota Bogor – Kepala Bagian Hukum dan HAM Kota Bogor yang juga berprofesi sebagai jaksa Alma Wiranta diminta oleh JAMPidum Kejaksaan Agung RI sebagai pembicara dalam Mutual Evaluation Review (MER) di Indonesia yang dilaksanakan oleh PPATK.

Dalam MER ini akan menganalisis data dalam kepatuhan Indonesia melalui beberapa lembaga/instansi pemerintah dan non pemerintah untuk mendukung pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Alma mengatakan, peran Indonesia dalam penegakan hukum kejahatan money laundering atau TPPU di mata dunia internasional sangat diperhatikan, di antaranya tindak pidana narkotika, perdagangan manusia, pasar modal, terorisme, radikalisme, korupsi dan kejahatan keamanan negara serta Sumber Daya Alam (SDA).

“Melalui MER di Indonesia yang dilaksanakan oleh PPATK dengan menghadirkan asessor Financial Action Task Force (FATF) dari 14 negara, akan menganalisis data dalam kepatuhan Indonesia melalui beberapa lembaga/instansi pemerintah dan non pemerintah untuk mendukung pencegahan dan penanganan TPPU,” kata Alma, Kamis (3/9/2020).

Dijelaskan Alma, pentingnya Indonesia menjadi anggota FATF, di antaranya akan mengembalikan kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia, bahwa pengembangan investasi dan pelaku kejahatan yang merugikan Indonesia maupun kerjasama negara manapun yang berinvestasi di Indonesia.

Selain itu, lanjutnya, memfokuskan bahwa yang melanggar aturan akan ditindak tegas dengan sinergi aparat penegak hukum di Government maupun NGO sebagai pendukung.

“Sebagaimana surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejagung, nomor B-3983/E/EJP/09/2020 tanggal 1 September 2020 yang ditujukan kepada Wali Kota Bogor, perihal Undangan rapat koordinasi terkait penilaian MER Indonesia oleh FATF, dengan dasar surat tersebut dan persetujuan Wali Kota Bogor Bima sebagai narasumber mewaliki JAMPIDUM untuk mendukung Indonesia sebagai anggota FATF, pada tanggal 2 September 2020 dan dilanjutkan tanggal 7 September 2020,” tuturnya.

Alma mengungkapkan, ada 173 aturan undang-undang di luar KUHP dalam penanganan perkara pidana yang menjadi kewenangan jajaran Tindak Pidana Umum (TPU) Kejaksaan Agung, yang dibagi dalam 4 Direktorat Tindak Pidana.

Dan sejak 2013 sampai 2018, dirinya ditugaskan mendata dan menganalis pelaporan perkara-perkara se-Indonesia dibawah JAMPIDUM, dan untuk transparansi penanganannya untuk memberikan dukungan dengan fasilitator PPATK berupa data-data perkara TPA dan TPPU.

“Karakteristik dari tindak pidana asal yang diikuti TPPU sangat beragam, seperti perkara penipuan dengan modus investasi, perkara perbankan modus layering antar negara, korporasi perkara lingkungan hidup dan kehutanan, itu semua bagian yang harus dijelaskan kepada asessor negara peninjau,” papar Alma.

Pihaknya yang dipercaya sebagai tim MER Kejaksaan Agung, yaitu dari TPU, Tindak Pidana Khusus (TPK), dan usat pemulihan aset serta biro hukum dan kerjasama luar negeri Kejagung akan kerja keras dan sinergi bersama Bareskrim Mabes Polri, BNN dan tujuh kementerian lainnya untuk mensukseskan Indonesia menjadi anggota FATF, tentunya dengan arahan dan petunjuk Pimpinan Kejaksaan Agung.

Sementara itu, Wakil Walikota Bogor, Dedie A. Rachim menyampaikan, pihaknya tentunya akan mengizinkan hal ini, apalagi untuk mendukung keanggotaan Indonesia menjadi negara yang transparan dalam kepatuhan pencegahan dan penanganan tindak pidana pencucian uang.

“Kami bangga pejabat yang bertugas di Pemkot Bogor ikut memperkuat peran Indonesia di dunia internasional melalui keanggotaan FATF, ini prestise bagi Pemerintah Kota Bogor, sebagaimana surat dari Jampidum Kejagung yang meminta Kabag Hukum dan HAM sebagai narasumber,” pungkasnya. (Hrs)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed