CIBINONG – Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Muad Khalim mengaku tidak tahu ada alat untuk menguji sampel swab test dengan metode polymerase chain reaction (PCR) yang belum dimanfaatkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor. Padahal, Dinkes dan DPRD telah beberapa kali menggelar rapat kerja, yang antara lain membahas penanganan covid-19 di Kabupaten Bogor.
“Kalau sampai belum digunakan saya kira itu keterlaluan. Karena bantuan dari pemerintah provinsi itu menggunakan uang rakyat dan saat ini sangat dibutuhkan oleh rakyat,” ujarnya, saat dihubungi wartawan, Jum’at (2/10/2020).
Muad menambahkan, dalam rapat Badan Anggaran pekan lalu, Dinkes hanya mengungkapkan keterbatasan kapasitas alat test PCR di 4 RSUD. Dari pengakuan Dinkes, kapasitas alat test Uji di RSUD Cibinong dan Ciawi masing-masing hanya 50 spesimen perhari, dan rencana untuk RSUD Cibinong akan ditambah satu alat test PCR bantuan BNPB yang kapasitasnya bisa menguji 200 spesimen perhari.
Sementara RSUD Cileungsi dan RSUD Leuwiliang, Dinkes menyebut masing-masing hanya mampu menguji 8 spesimen perhari. “Kami sudah minta agar kapasitasnya ditambah, terutama di 2 RSUD tersebut, karena ini akan berkaitan dengan tenaga kesehatan dan juga kecepatan mengingat jarak dari sana cukup jauh kalau harus dibawa ke Labkesda,” katanya.
Baca juga : Empat Alat Test PCR Nganggur
Komisi IV, lanjut Muad, bahkan meminta agar ada alat test PCR Portabel yang bisa dibawa ke lokasi pengambilan sampel. “Kita selalu mendorong agar ada percepatan, lebih sigap. Tetapi sepertinya Dinkes ini agak lamban,” katanya.
Selain menyoal alat test PCR, Muad juga melihat pembinaan terhadap Satgas di tingkat Desa dan Kecamatan masih kurang memadai. Menurut dia, saat ini, masih banyak ketua RT dan Ketua RW yang dilibatkan dalam satuan tugas covid-19 tidak mengerti apa yang harus mereka kerjakan. “Saya tanya Ketua RW banyak yang tidak mengerti apa yang harus mereka kerjakan. Karena itu, pembinaan, pengarahannya harus lebih jelas karena mereka menjadi ujung tombak, terutama dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan,” katanya.
Menurut Muad, saat ini tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan juga masih sangat kurang. Contohnya, masih banyak warga di sejumlah Desa yang menggelar hajatan khitanan, dan resepsi pernikahan yang menimbulkan kerumunan massa. “Kepatuhan masyarakat ini juga sangat penting untuk memutus mata rantai penularan virus. Kalau seperti itu terus kasus ini akan lama berakhir, dan pemerintah tidak mungkin memberi bantuan terus menerus, tidak akan cukup,” kata dia.
Seperti diketahui, Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor saat ini kewalahan menangani uji tets PCR. Keterbatasa kapasitas uji alat test PCR membuat ribuan spesimen terpaksa masuk waiting list dan diperkirakan membutuhkan waktu tiga minggu untuk selesai pengujian.
Padahal, alat test uji PCR yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bogor jumlahnya sebanyak 6 unit. Namun, Dinkes baru mengaktifkan 2 unit saja, yakni alat test PCR di RSUD Cibinong dan RSUD Ciawi. Sementara, 4 alat lainnya, tersimpan di Labkesda sebanyak 2 unit, dan 2 unit lagi masing-masing ada di RSUD Leuwiliang dan RSUD Cileungsi.
“Untuk test PCR kita baru mulai, dalam arti karena kasus ini cukup tinggi. Awalnya, kita berpikir dengan 4 RSUD, di support RS swasta, Lab IPB, BPKL dan Litbangkes itu sudah cukup,” ujar Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Kabupaten Bogor, Dedi Syarif, saat dihubungi wartawan, Kamis (1/10/2020).
Setelah menjadi sorotan karena hasil uji swab test bisa memakan waktu hingga tiga pekan, Dinkes baru mengambil langkah untuk mengaktifkan alat test PCR yang ada. Dedi, mengatakan, mulai pekan depan, pihaknya akan mengaktifkan dua alat test PCR di Labkesda. Pihaknya juga akan memanfaatkan alat test PCR dari BNPB yang rencananya akan ditempatkan di RSUD Cibinong. Dengan demikian total, Kabupaten Bogor memiliki 7 alat test PCR untuk mempercepat pengujian sampel swab test.
“Sekarang ada proses, Minggu depan di Labkesda kita ada 2 alat PCR, satu BSL-2 lengkap, satu lagi bantuan dari Propinsi. Yang BSL-2 bisa menguji 200 spesimen perhari dari Pemda Provinsi sekitar 46 spesimen perhari,” katanya. (*)
