by

Atty Somaddikarya: Perubahan RPJMD Harus Terukur dan Efektif

BOGORONLINE.com, Kota Bogor – DPRD Kota Bogor melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) melaksanakan rapat kerja bersama Pemerintah Kota (Pemkot) membahas usulan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019 – 2024 pada 5 Maret 2021.

Anggota DPRD Kota Bogor yang juga anggota Bapemperda, Atty Somaddikarya menyampaikan dirinya memberikan catatan pada dasar hukum perubahan dan sejumlah poin yang disoroti sebagai alasan perubahan.

“Usulan perubahan Perda RPJMD 2019 – 2024 sangat berharap adanya tujuan untuk mendorong dan memberi kemajuan untuk Kota Bogor dan mampu memberikan manfaat yang bisa dirasakan langsung masyarakat Kota Bogor,” kata Atty, Minggu (7/3/2021).

Politisi PDI Perjuangan ini meminta kepada Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto agar saat perubahan RPJMD di masa pandemi Covid-19 ini pihak Pemkot Bogor melakukannya secara terukur dan efektif. Hal itu agar target visi dan misi Kota Bogor dimasa kepemimpinannya tercapai.

“Perubahan RPJMD ini harus dipikirkan secara terukur dan efektif, agar sisa waktu 3 tahun lebih bisa tercapai sesuai target visi dan misi dalam janji politik wali kota,” ujar dia.

Ceu Atty sapaan akrabnya juga mengatakan dampak dari hantaman pandemi ini menyasar seluruh sektor. Untuk itu, ia mengimbau agar program-program dalam perubahan RPJMD harus disesuaikan dengan kebutuhan yang tepat guna dan tepat sasaran.

Dengan perubahan RPJMD ini, lanjutnya, akan mengubah dan berdampak pada Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

“Saya lihat dalam resume perubahan yang dipaparkan sekda dalam rapat kerja masih memakai Perda 8/2011. Padahal perda terbaru dalam proses revisi yang belum dilembar daerahkan,” ungkapnya.

Karena itu, masih kata Ceu Atty, apabila perda tersebut tepat yang digunakan, maka perubahan RPJMD tidak akan sinkron dalam segi pembangunan.

“Jika ini dipaksakan dengan Perda 8/2011, tidak akan sinkron dan tidak akan nyambung dengam tujuan perubahan RPJMD dalam hal pembangunan,” ujarnya.

“Kita juga melihat selama ini banyak zonasi, site plan tata ruang yang berubah dan beralih fungsi, terlebih jika Pemkot Bogor akan menjadikan kawasan Bogor Raya dari wilayah pemukiman menjadi wilayah kormersil di kemudian hari,” imbuh dia.

Ia mengatakan bahwa usulan perubahan RPJMD ini baru dibahas perdana oleh Bapemperda yang hasilnya akan disampaikan kepada pimpinan DPRD Kota Bogor untuk kemudian dibahas di Badan Musyawarah (Banmus).

“Jika apa yang menjadi koreksi dan saran di raker Bapemperda tidak dilengkapi berdasarkan data terbaru yang diminta, apakah akan diterima atau ditolak perubahan RPJMD tersebut kita menunggu keputusan di Banmus,” tandasnya. (Hrs/Nai)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *