by

Tuntutan Dianggap Berat Kades Pemalsu Surat Ajukan Klemensi

BOGORONLINE.com, CIKARANG – Kepala Desa (Kades) bersama rekannya pemalsu surat yang disidangkan di PN Cikarang, mengajukan keringanan hukuman atau Klemensi. Dasar pengajuan Nota Klemensi karena tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Danang Yudha dari Kejari Cikarang selama 8 bulan kepada masing-masing terdakwa, dinilai terlalu berat.

Nota Klemensi yang dibacakan pengacara terdakwa Taufik Hidayat Nasution dan rekan di depan Majelis Hakim Chandra Ramadhani, S.H, M.H (Ketua) didampingi Agus Sutrisno (Hakim I) dan Albert Dwi Putra Sianipar, S.H (Hakim II), Terdakwa dan JPU tidak keberatan atas klemensi itu.

Berkas yang diregister PN Cikarang Nomor 285/Pid.B/2020/PN Ckr terdakwa Abdul Wahid dan rekan serta 286/Pid.B/2020/PN Ckr terdakwa Irfan Firmansyah dan rekan disidangkan bersamaan. Empat terdakwa, Abdul Wahid (Kades), Irfan Firmansyah (Ketua BPD), Sukri (Staf) dan Ahmad Rifai (ASN) dalam persidangan mengakui perbuatannya sebagaimana pasal 263 KUHP.

“Kami tidak melakukan pledoi atau pembelaan, tapi mengajukan klemensi, memohon kepada majelis hakim keringanan hukuman. Karena dalam persidangan, para terdakwa telah mengakui kesalahannya,” kata Taufik Nasution usai pembacaan klemensi, Kamis (10/6) di PN Cikarang.

Kata dia, yang melatarbelakangi klemensi itu karena kliennya dianggap telah melakukan tindakan untuk kepentingan umum, kepentingan masyarakat dua desa, Tamanrahayu dan Tamansari. Sehingga dalam tuntutan, JPU dianggap lalai karena tidak melihat perbuatan terdakwa dari aspek sosialnya.

Pihaknya menyadari kalau kliennya telah melakukan kesalahan. Namun kesalahan yang diperbuatnya, tidak ada pihak yang dirugikan. Karena ikrar wakaf yang dianggap palsu telah dibatalkan oleh PA Negeri Cikarang. Selain itu, Kliennya juga telah mengalami kerugian, memberi uang perdamaian kepada saksi pelapor, Gunawan alias Kiwil tapi kasus tetap berlanjut.

“Sehingga, sepantasnya hakim menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya kepada para terdakwa. Kalau bebas murni, itu juga tidak mungkin karena dalam persidangan, para terdakwa telah mengakui perbuatannya,” lanjut dia.

Terpisah, saksi pelapor Kiwil dalam menanggapi nota klemensi yang dibacakan penasehat hukum terdakwa dianggap tidak tepat dan mengada ada. Beberapa point dalam klemensi itu sudah mengarah ke fitnah karena memutar balikkan fakta persidangan maupun fakta di tempat kejadian perkara. Karena itu, dirinya yakin, majelis hakim akan memutus perkara seadil-adilnya.

“Memohon keringanan itu, hal biasa. Untuk kasus dakwaan 263 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun penjara, jauh dari tuntutan jaksa yang hanya delapan bulan. Kami ahli waris yakin, hakim akan memutus lebih berat dari tuntutan jaksa,” tandasnya.

Sidang dilanjut dua minggu kedepan, Kamis (24/6) dengan agenda membacakan putusan pengadilan oleh majelis hakim. (soeft)

ARTIKEL REKOMENDASI

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *