by

Ade Yasin tidak Beri Pelonggaran untuk PHRI di PPKM Level 4 Lanjutan

Bogoronline.com – Bupati Bogor Ade Yasin tidak memberikan pelonggaran kepada Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Bogor di Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 lanjutan yang dimulai dari 3 hingga 9 Agustus 2021.

Dia menyebut, PPKM lanjutan ini merupakan langkah pemerintah daerah untuk menanggulangi wabah covid-19 di Kabupaten Bogor. Terlebih, PPKM level 4 ini merupakan arahan langsung dari pemerintah Pusat.

“Jadi kita sama-sama, kita paham bagaimana sulitnya dimasa pandemi ini. Kita mohon maklum untuk semua. Ini kan untuk kepentingan masyarakat semua,” kata Ade Yasin Selasa (3/8).

Sebelumnya, Ketua PHRI Kabupaten Bogor, Budi Sulistyo menyampaikan, pihaknya mengaku sangat terdampak atas pemberlakuan pembatasan yang berlaku saat ini. Dia mengklaim, akibat pembatasan PPKM, pengunjung hotel belakangan ini tidak sampai 5 persen.

“Meski ini hotel tetep buka cuman karyawannya hanya jaga aset saja. Pengunjung di bawah 5%, karyawan sendiri kita gilir masuknya juga, makanya kita minta kebijakan supaya hotel tetap berjalan dan beroperasi. Kasian karyawan, karena penghasilan dari situ, khawatir juga nanti ribuan orang kalau tetap seperti ini,” kata Budi saat melakukan audiensi dengan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Wawan Haikal Kurdi, Senin (2/8)

Dia meminta, pemerintah lebih bijak dalam memberikan peraturan pembatasan di sektor pariwisata itu. Karena menurutnya, dibukanya lagi hotel dianggap tidak akan berdampak besar terhadap pengunjung dan paparan virus covid-19.

“hotel-hotel dan restoran ini kan sudah melakukan Protokol Kesehatan, CHSE udah dijalani, pegawainya pun sudah divaksin. Jadi berkunjung harusnya sudah aman. Orang-orang kan gak berani dateng kalau hotelnya tidak menerapkan prokes,” jelasnya.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua bidang Litbang PHRI Kabupaten Bogor, Sopyan menyampaikan, banyak karyawan hotel yang terpaksa dirumahkan dan dibayar setengah karena pengunjung yang berkurang secara drastis.

“Hampir 200 anggota (PHRI) yang punya karyawan 40-50 orang. Dengan terpukulnya kebijakan ini, ini mungkin akan berdampak ke tindakan lain akibat belum diberikan gaji, ada yang dibayar setengah, ada juga bahkan tidak digaji,” paparnya.

Oleh karenanya, dia meminta pelonggaran khusus terhadap hotel dan restoran yang telah menerapkan protokol kesehatan denga baik dan sesuai dengan anjuran pemerintah.

“Salah satu rekomendasi kita yaitu iberikan kelonggaran untuk kegiatan hotel minimal 50 persen. Kami mohon pertimbangankan usulan ini,” pinta dia.

ARTIKEL REKOMENDASI

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *