BOGORONLINE.com – Wakil Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim menitipkan agar jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mempermudah pelayanan kepada masyarakat dan pengusaha yang ingin membuka usaha di Kota Bogor.
Hal itu disampaikan Dedie Rachim dalam Rapat Koordinasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta Optimalisasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dan Perumusan Perwali Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) di D’Anaya Hotel, Kota Bogor, Kamis (7/12/2023)
Dedie mengatakan, bahwa jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus bisa melihat potensi yang ada di Kota Bogor, lantaran kota berjuluk Kota Hujan ini tidak memiliki sumber daya alam, sehingga pendapatannya berasal dari sektor pajak.
Karena itu, lanjut Dedie, apabila ada potensi tersebut harus segera ditindaklanjuti oleh OPD. “Kota Bogor harus ramah perihal pelayanan dan pengurus izin tentunya. Terutama izin berusaha, karena sumber PAD Kota Bogor dari pajak usaha dan sebagainya,” ujarnya.
Dedie juga menitipkan pesan agar permudah pengurusan izin bagi yang ingin berusaha di Kota Bogor. Jangan sampai terjadi seperti kasus Mie Gacoan, yang pengurusannya lama dan akhir buka dahulu.
“Ya, jangan sampai nanti mendingan minta maaf dibandingkan meminta izin. Jangan sampai pengurusan izin cukup lama dan akhirnya buka dahulu mereka. Tujuannya juga bagus, yaitu membuka lapangan kerja,” paparnya.
“Jadi bapak-bapak Aparatur Sipil Negara (ASN) ini adalah orang-orang terpilih, maka dari itu pesan saya itu tadi. Karena masyarakat masih banyak yang membutuhkan pekerjaan dan Pemkot Bogor butuh untuk PAD,” tambah Dedie.
Ditempat yang sama, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Hanafi menambahkan, bahwa pemerintah daerah ketika menyusun APBD sudah dengan target pendapatan.
Pendapatan ini diberikan langsung ke belanja dari rincian pendapatan itu PAD kurang lebih hanya 45 persen dari pendapatan. “Artinya masih lebih banyak dana transfer atau bagi hasil dari pemerintah pusat kepada kami. Nah, PAD yang sudah kami tetapkan itu terdiri dari pajak dan retribusi.”
Pemkot Bogor, kata Hanafi, mengharapkan SKPD yang incomer bisa jeli melihat potensi pendapatan baik dari retribusi maupun pajak dan dimaksimalkan oleh SKPD incomer. Kemudian dikoordinir oleh Bapenda Kota Bogor dengan cara memonitor ke lapangan dan evaluasi triwulan.
“Paling tidak kelemahan kami terjawab. Sementara potensi daerah kami biasa saja, tidak punya SDA. Jadi kalau tidak berinovasi akan kerepotan,” papar Hanafi.
Hanafi menjelaskan, Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim menyebut bahwa tetangga Kota Bogor luar biasa, ia memberikan ruang untuk mempermudah perizinan sehingga efek positifnya kepada pendapatan.
“Jadi intinya kami harus kencangkan ikat pinggang, koordinasi aktif, leading sektor dari Bapenda sebagai koordinator. Sehingga apa yang kami targetkan program akan berjalan,” tandasnya.
Ditempat yang sama, Kepala Bapenda Kota Bogor, Deni Hendana melalui Kabid penetapan dan pengolahan data, Christina Ari Setiyaningsih memaparkan, tahun 2024 target PAD sekitar Rp1,4 triliun dan itu harus terealisasi, karena pendapatan itu sudah langsung dengan belanja.
“Jadi setiap hari dimonitor oleh Bependa dengan ditarget per triwulan. Mudah-mudahan tercapai, tidak lain budaya bekerjanya harus berubah. Semoga SKPD incomer bisa lebih maksimal lagi. Kami siap bersama-sama menggenjot PAD,” pungkasnya.
