Dewan Ridwan Muhibi Pinta Pemerintah Evaluasi Data DTKS, Usai Viral Bocah Kelaparan di Bojonggede 

 

 

 

Bojonggede – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Ridwan Muhibi meminta pemerintah untuk mengevaluasi secara serius Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

 

Hal itu ia sampaikan usai mengetahui keluarga bocah yang kelaparan di Bojonggede yang ternyata belum masuk dalam data DTKS.

 

Ridwan Muhibi meminta pemerintah agar secepatnya melakukan evaluasi dan pendataan ulang DTKS tersebut, agar penerima bantuan untuk keluarga prasejahtera benar-benar tepat sasaran.

 

“Saya sudah mendorong perbaikan DTKS, selain itu kita juga harus punya data sendiri untuk masyarakat prasejahtera untuk memastikan perbantuan pemerintah benar-benar turun ke orang yang tepat,” kata dia, Selasa (7/5/2024).

 

Sebab, kata dia, tidak sedikit data DTKS yang tidak tepat sasaran. Sehingga, masyarakat yang cukup secara ekonomi banyak yang menerima bantuan untuk masyarakat prasejahtera.

 

“Sebaliknya, banyak juga di lapangan, masyarakat yang membutuhkan malah tidak mendapatkan bantuan. Ini miris, harus segera dievaluasi,” tegas dia.

 

Komisi IV akan mendorong secara anggaran jika pemerintah Kabupaten Bogor melakukan pendataan ulang untuk memastikan bantuan pemerintah disalurkan kepada orang yang benar-benar membutuhkan.

 

“Kita siap dorong di penganggaran, ini harus secepatnya dilakukan evaluasi. Saya juga sudah sampaikan kepada Dinas Sosial agar secepatnya dievaluasi, dan mereka merespon dengan baik,” jelasnya.

 

Ridwan Muhibi menyayangkan, dari 2,7 juta DTKS yang ada, banyak diantaranya yang tidak akurat. Sehingga, kejadian keluarga Gibran harus menjadi cambuk pelajaran bagi pemerintah Kabupaten Bogor.

 

Tak hanya pemerintah Kabupaten Bogor, Komisi IV juga meminta pemerintahan desa agar benar-benar jujur dan selektif dalam memilih dan memilah para calon DTKS.

 

“Harus perbaikan dari semuanya dari RT RW desa kita harus punya data sendiri, nanti pendataannya yang bener-bener dengan data orang miskin. Pemerintah harus berani memberikan dana supaya ga terjadi seperti yang kemarin,” jelas dia.

 

Ridwan Muhibi juga meminta evaluasi pendataan untuk masyarakat prasejahtera atau miskin juga harus dilakukan secara periodik. Sehingga, pemerintah bisa memantau perkembangan Kesejahteraan masyarakatnya.

 

“Harus periodik, per tiga bulan atau per tahun sekali, supaya kita tahu mana masyarakat yang tadinya prasejahtera menjadi sejahtera dan mana masyarakat yang miskin baru,” tutup dia.

 

Sebelumnya, Camat Bojonggede, Tenny Ramdhani menyampaikan bahwa keluarga Gibran merupakan warganya. Tenny, saat melakukan kunjungan ke rumah Gibran, keluarga Gibran disebut sebagai keluarga prasejahtera.

 

“Memang kalau kita melihat eksisting keluarganya memang terkategorikan keluarga yang miskin dengan penghasilan tidak tetap,” kata dia, Selasa 7 Mei 2024.

 

“Karena pak Hamzah (kepala keluarga) merupakan buruh bangunan yang bekerja di kawasan BSD, kepulangannya pun tentatif, tergantung izin dari mandornya, kami belum tau berapa penghasilan seorang buruh bangunan,” lanjut dia.

 

Sayangnya, keluarga Gibran tidak termasuk atau terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sehingga keluarga Gibran tidak tersentuh bantuan pemerintah.

 

“Ternyata setelah kami tanyakan ke pemerintah desa dan teman-teman pendamping ternyata nama KK tersebut tidak terdaftar di dalam DTKS,” papar dia.

 

Bahkan, bukan pemerintah yang memberikan makanan, namun seringkali tetangga yang memberikan mereka makanan.

 

“Intinya terkait pada keberadaan mereka, tetangga dan RT RW sangat memperhatikan kondisi mereka, karena mereka tau pak Hamzah sebagai buruh lepas yang bekerja di luar kota anaknya ditinggal kemudian ibunya si anak-anak ini tidak selalu berada di tempat, sering ditinggal maka para tetangga sering memberikan makanan,” jelas dia.

 

 

 

ARTIKEL REKOMENDASI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *