BOGORONLINE.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menggelar rapat koordinasi (Rakor) evaluasi kinerja BUMD Kota Bogor tahun 2023 di IPB International Convention Center (IICC), pada Senin 15 Juli 2024.
Pj Wali Kota Bogor, Hery Antasari mengatakan, ada beberapa hal yang disampaikan dalam rakor tersebut. Pertama, hal penting evaluasi kinerja BUMD, kemudian forum-forum BUMD dikemas secara formal dan informal harus dilakukan secara rutin. Sehingga memiliki kesempatan saling tukar informasi, kinerja dan kolaborasi serta bersinergi. Melanjutkan apa yang sudah baik dan lain sebagainya.
“Jika memungkinkan diskusi kendala masing-masing. Kami mungkin bisa mendengarkan apa kendala yang dihadapi. Saya dapat laporan bahwa empat BUMD kategori sehat yang sudah diaudit, dua kondisi kurang sehat. Tetapi ya sakit-sakit ‘flu’ aja sih, karena masih ada yang disetorkan,” ungkap Hery kepada wartawan disela kegiatan.
Dikesempatan itu, ia juga ingin mengingatkan dua peran BUMD sebagai corporate pemerintah, kedua pemberi layanan publik membantu Pemkot Bogor memberi layanan pada sektor tertentu.
Menurutnya, corporate jelas tujuannya mencapai kemandirian dari sisi finansial dan sudah memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah sehingga bisa berkontribusi bagi perekonomian Kota Bogor.
“Kemudian fungsi pemberi layanan, bahwa ini bukan corporate murni, bukan swasta. Ada fungsi pemberi layanan harus tetap tertanam di benak Dewas dan direksi tercermin dalam rencana keuangan dan rencana bisnis di masing-masing BUMD,” katanya.
Pj Wali Kota mengharapkan semua perangkat dalam BUMD berperan maksimal. Terutama kepada Dewas harus diintensifkan agar semua memahami tugas dengan ritme dan juga visi yang sama.
“Maka peran dan kinerjanya melakukan tugas sesuai dengan pokok kewenangannya. Dan ukurannya bahwa BUMD tersebut dalam level yang ditargetkan Pemkot Bogor,” imbuhnya.
Ia juga memaparkan, direksi tetap sejalan dalam visi misi Kota Bogor. Sejauh mana kontribusinya dipantau oleh Dewas harus jelas menjalankan misi atau visi yang mana.
Karena itu, sambungnya, semua harus selalu berfikir kreatif dan visioner, kemudian sensitif terhadap segala perubahan di lingkungan bisnis. Jangan sampai sudah merasa baik, padahal di luaran BUMD lain sudah melangkah jauh dengan teknologi terbaru.
“Apa yang sudah dicapai sekarang, harus tetap inovatif dan jalin kerja sama dengan berbagai pihak. Kemudian harus ada penguatan digitalisasi,” tandasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Hj Syarifah Sofiah Dwikorawati mengatakan, evaluasi dan monitoring semua BUMD dari tahun 2021 sampai 2023, kemudian dilihat perkembangan seperti apa pada triwulan pertama. Karena masing-masing berbeda kinerjanya dari kondisi pengelolaan keuangan sudah WTP semua.
“Hasil penilaian yang dua ini BUMD Bank Kota dan PDAM sangat sehat. Lalu PTP itu DB ya masih begitu. Kemudian Perumda PPJ mendapatkan predikat BBB, ternyata masih kategori kurang dan ditargetkan sehat mengejar nilai A. Kami evaluasi administrasi, teknis, keuangan dan kinerja. Berapa tren laba dan biaya dan bagaimana pengembangan juga inovasi sektor unggulan nya. Diharapkan tahun 2024 dua triwulan berikutnya meningkatkan semua jadi A. Alhamdulillah saat ini sudah signifikan untuk sumbangan BUMD ke PAD,” terang Syarifah didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asperbang) Kota Bogor, Hanafi.
Ditempat yang sama, Asperbang Kota Bogor, Hanafi memaparkan, empat BUMD ini mengalami pertumbuhan yang positif, evaluasi ini untuk warning supaya di akhir tahun 2024 target tercapai, bahkan lebih.
“Alhamdulillah, kontribusi laba tahun 2024 berdasarkan kinerja tahun 2023 melebihi target yaitu Rp29 miliar, untuk targetnya Rp 28 miliar,” kata Hanafi.
Maka dari itu, masih kata Hanafi, untuk target berikutnya harus lebih tinggi lagi. Telebih telah mencapai target RPJMD berpredikat sehat.
“Diharapkan 100 persen semua sehat. Sesuai arahan Pj Wali Kota Bogor dan Sekda Kota Bogor, untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus bantu BUMD agar lebih kuat dan bisnisnya melesat, masalah BUMD adalah masalah Pemkot Bogor. BUMD ini anak Pemkot Bogor, baik buruknya BUMD adalah masalah Pemkot Bogor,” pungkasnya. (*)
