BOGORONLINE.COM – Guna menanggapi aspirasi yang disuarakan anggota DPRD Kabupaten Bogor fraksi PDI Perjuangan, Gubernur Jawa Barat (Jabar) yakni Kang Dedi Mulyadi (KDM) langsung memberi respone begini.
KDM mengaku, jajarannya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Bumi Tegar Beriman, khususnya bagi warga masyarakat yang terdampak banjir bandang di kawasan Puncak Bogor.
“Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya terhadap warga Bogor atas musibah bencana yang dialami pada saat ini yaitu banjir yang meluapnya luar Biasa termasuk di Sungai Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor,” ujar Gubernur KDM melalui akun Tiktoknya bernama @dedimulyadiofficial, pada Senin (03/03/2025).
Politisi Gerindra ini melanjutkan, pihaknya memahami hasil dari penelitian oleh berbagai kalangan terkait faktor yang menyebabkan terjadinya banjir bandang di kampung Pensiunan Pondok 10, Desa Tugu Selatan itu, diduga disebabkan akibat berubahnya kawasan Puncak Bogor, dari kawasan Kebun Teh dan Hutan yang kini menjadi kawasan tempat rekreasi dan ekspansi besar-besaran pembangunan villa dikawasan tersebut.
“Untuk itu diperlukan keberanian yang kuat dari kita semua, termasuk kementerian Lingkungan Hidup untuk secara bersama-sama membenahi puncak dan mengembalikan puncak menjadi areal kebun teh atau areal hutan,” ucapnya.
Lanjut Gubernur Jabar ini kembali menyampaikan permohonan maafnya jika Puncak Bogor saat ini ternyata ada salah satu objek wisata yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jaswita milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar, yang bekerja sama dengan Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara (PTPN) yang pembangunannya menggunakan areal tanah yang berada di puncak Bogor sebagai areal resapan air.
Selain itu, lanjut Gubernur Dedi, pihaknya juga tak pungkiri, bila lokasi pembangunan objek wisata yang diinisiasi oleh BUMD milik Pemprov Jabar, tentunya memiliki pengaruh besar saat serta berdampak besar pada aliran air yang cukup deras saat hujan mengguyur khususnya bagi masyarakat di sekitar bila areal resapannya kini menjadi area wisata.
“Kami tidak akan segan-segan untuk mengevaluasi keberadaan areal wisata tersebut, yang dikelola oleh BUMD Provinsi Jawa Barat,” tegas KDM.
“Sekali lagi kami tidak akan segan-segan mengevaluasi, dan kalau diperlukan mengembalikan kembali areal tersebut menjadi areal kebun teh atau areal hutan. Mudah-mudahan apa yang kita alami bisa menjadi pembelajaran penting bagi kita bahwa mengelola alam itu tidak boleh ugal-ugalan harus selaras dengan fitrah alam itu sendiri,” tambahnya sembari mengakhiri.
Terpisah, Anggota Komisi IV (4) DPRD Kabupaten Bogor, H. Slamet Mulyadi kembali merespone ungkapan yang disampaikan oleh orang nomor satu di Pemprov Jawa Barat itu.
Slamet mengutarakan, terkait statemen KDM sebagai Gubernur Jabar, bahwa Pengelolaan Alam tidak boleh ugal-ugalan tetapi harus sesuai fitrah alam itu sendiri. Tak hanya itu, bahwa kawasan Puncak harus di kembalikan lagi pada habitatnya yaitu, menjadi kebun teh dan hutan, agar menjadi Kawasan serapan air hujan ketika musim hujan turun.
Adapun, Bangunan Wisata Jaswita milik BUMD Provinsi Jabar akan di evaluasi dan apabila ini adalah penyebab terjadi Banjir Bandang, maka Bangunan ini akan di tutup.
“Kami sebagai warga kawasan puncak sangat menunggu gebrakan Gubernur Jawa Barat ini untuk segera membuat Tim Kajian yang profesional untuk membuat kajian kawasan Perkebunan Puncak Bogor secara menyeluruh,” beber politisi PDI Perjuangan ini.
Lebih jauh Slamet menyarankan, dalam mencegah bencana alam baik Bencana Banjir maupun longsor, dirinya atas nama warga Kawasan Puncak Bogor menunggu action (Tindakan, red) seorang Gubernur Jabar periode 2025-2030 tersebut.
“Kami tidak butuh tempat Wisata yang megah dan modern kalau hanya mendatangkan Bencana alam dan mendatangkan korban jiwa. Kami hanya ingin alam seperti dulu lagi bahwa kebun teh menjadi Kawasan serapan air hujan,” tegasnya.
Sebelumnya diberitakan, Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor, fraksi PDI Perjuangan yakni H. Slamet Mulyadi memberi pesan menohok kepada pemangku kebijakan yang berada di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bogor, akibat dampak Banjir bandang yang menerjang di Kampung Pensiunan Pondok 10, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, pada Minggu (02/03/2025) malam.
Menurut Slamet Mulyadi, bencana alam yang secara tiba-tiba ini disebabkan akibat adanya dugaan pengrusakan di kawasan kebun teh Puncak Bogor, atas terbangunnya kawasan wisata yang makin hari semakin tidak terkendali.
Misalnya, masih kata Slamet, bangunan wisata milik Jaswita, karena sebelum-sebelumnya
tidak pernah terjadi Banjir Bandang seperti sekarang ini dan itu di akibatkan karena faktor alam atau kawasan kebun teh yang sudah tak mampu lagi menyerap air hujan deras yang datang secara tiba-tiba seperti pada malam kemarin.
“Dulu kawasan kebun teh masih dapat menyerap air hujan, tapi sekarang air hujan tidak lagi terserap dan langsung turun ke bawah ke perkampungan yang mengakibatkan Banjir Bandang menerjang rumah warga di kampung Pensiunan Pondok 10 tersebut,” ucap dia.
Politisi PDI Perjuangan ini menyarankan, semua perkebunan teh di Puncak agar dapat dikembalikan lagi seperti dulu pemanfaatannya, dan bangunan-bangunan yang ada saat ini semua perlu di evaluasi tidak terkecuali bangunan Wisata milik Jaswita.
“Kembalikan ekosistem yang sebelumnya ada di kawasan Perkebunan Teh sperti dulu pemanfaatannya, sebaiknya juga di cabut lagi izin-izin bangunan yang berada dikawasan serapan air. Agar puncak kembali seperti dulu sebagai perkebunan dan serapan air hujan di kawasan Puncak Bogor,” tegasnya.
