KPPN Bogor Dorong UMKM Naik Kelas Lewat Forum Konsultasi Publik

BOGORONLINE.com – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A1 Bogor terus memperkuat komitmennya dalam mendorong pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar mampu naik kelas dan memiliki daya saing di tengah persaingan global.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) ke-2 bertema “UMKM Naik Kelas” yang digelar pada Jumat (15/8/2025) di Aula Lantai 1 KPPN Bogor, Jalan Ir. H. Juanda, Kota Bogor. Kegiatan ini menghadirkan perwakilan instansi pemerintah, mitra strategis, serta pelaku UMKM.

Forum membahas strategi pemberdayaan UMKM, termasuk pendampingan usaha, perluasan jaringan, serta kolaborasi lintas sektor. Kepala KPPN Tipe A1 Bogor, Astriyani, menegaskan pentingnya sinergi antar pemangku kepentingan untuk mendorong UMKM menjadi motor penggerak ekonomi daerah dan nasional.

“Kegiatan ini bagian dari komitmen KPPN Bogor dalam membantu UMKM naik kelas melalui akses informasi, pendampingan, dan jaringan yang lebih luas,” ujar Astriyani.

Ia menambahkan, FKP juga menjadi bentuk transparansi dan akuntabilitas layanan publik, sejalan dengan komitmen Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). KPPN Bogor, kata dia, menerapkan prinsip TALAS (Transparan, Akuntabel, Legal, Amanah, dan Sempurna) serta memastikan seluruh layanan diberikan secara gratis (Rp0).

“Keberhasilan UMKM naik kelas akan memberikan dampak signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan ekonomi di Bogor dan sekitarnya. FKP diharapkan menjadi wadah aspirasi dan kolaborasi berkelanjutan,” imbuhnya.

Apresiasi juga datang dari Sekretaris Dinas Sosial Kota Bogor, Medi Sandora, yang hadir dalam forum tersebut.

“Langkah ini menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam memberikan ruang dialog terbuka dengan masyarakat, khususnya pelaku UMKM,” ungkap Medi.

Selain Dinas Sosial Kota Bogor, forum ini juga dihadiri Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kota Bogor, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *