BOGOR, Bogoronline.com – Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menangani konflik pertambangan di Parung Panjang, Kabupaten Bogor, kembali mendapat sorotan tajam. Pasalnya, terdapat selisih data yang sangat mencolok terkait jumlah pekerja tambang yang terdampak penutupan jalur, yang mengakibatkan terhambatnya penyaluran dana kompensasi.
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Doni Maradona Hutabarat, menyebut pendataan yang dilakukan oleh pemerintah tidak profesional. Menurutnya, kegagalan dalam memvalidasi data di lapangan membuat kebijakan yang diambil menjadi tidak tepat sasaran.
Inakurasi Data yang Fatal
Dalam keterangannya, Doni mengungkapkan bahwa pemerintah semula mengestimasikan jumlah pekerja yang perlu dibantu hanya sekitar 3.000 orang. Namun, data lapangan justru menunjukkan angka yang membengkak hingga 18.000 pekerja.
”Kalau selisihnya cuma 100 atau 200 orang, mungkin kita bisa maklum ada yang terlewat. Tapi ini selisihnya 15.000 orang. Bagaimana mungkin Pemprov melakukan investigasi sebelum mengeluarkan kebijakan, tapi hasilnya berbeda sejauh itu? Ini membuktikan pendataan mereka tidak sempurna,” ujar Doni kepada wartawan, Selasa (12/5).
Ketidakakuratan data ini diduga menjadi alasan mengapa kompensasi sebesar Rp3 juta yang dijanjikan pemerintah baru cair untuk satu bulan, sementara dua bulan berikutnya masih gelap tanpa kepastian.
Surat Edaran Lawan Kelangsungan Hidup
Lebih lanjut, legislator dari Fraksi PDIP ini mempertanyakan status hukum penutupan tambang yang sudah berjalan selama tujuh bulan. Ia menilai, penutupan yang hanya berlandaskan Surat Edaran (SE) telah menimbulkan dilema ekonomi yang hebat bagi para pekerja yang harus menafkahi keluarga.
”Pelaku usaha dan pekerja patuh saat diminta tutup sementara. Tapi sekarang sudah tujuh bulan tanpa kejelasan. Mana hasil audit yang dijanjikan Pemprov? Sampai detik ini tidak ada transparansi soal audit perusahaan tersebut,” tegas Doni.
Mendesak Peran Negara sebagai Solusi
Doni menekankan bahwa pemerintah tidak boleh memihak dan harus menjadi penengah di tengah stigma “Bupati melawan Gubernur” maupun tekanan antara masyarakat pemukiman dengan pekerja tambang.
”Negara dibentuk untuk menjadi solusi bagi persoalan rakyatnya, bukan malah hadir di satu pihak saja. Keselamatan warga dari kecelakaan truk memang prioritas, tapi urusan perut belasan ribu pekerja juga tidak bisa diabaikan begitu saja,” tambahnya.
Hingga saat ini, para pekerja tambang di wilayah Bogor Barat masih menanti kelanjutan janji Gubernur terkait sisa kompensasi dan kepastian operasional yang bergantung pada hasil audit yang tak kunjung diumumkan.
