BOGORONLINE.com – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor memaparkan strategi penataan transportasi perkotaan untuk mengatasi kemacetan, menata kelebihan armada angkutan umum, serta meningkatkan integrasi layanan transportasi publik.
Pemaparan grand design dan arah kebijakan tersebut disampaikan Kepala Dishub Kota Bogor, Sujatmiko Baliarto, dalam kegiatan bersama awak media dan pemangku kepentingan di Kantor Uji KIR Dishub Kota Bogor, Selasa (27/10/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bogor Ana Ismawati serta Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Bogor Herman Indrabudi yang akrab disapa Kang Aldho, bersama jajaran pejabat struktural Dishub.
Sujatmiko menjelaskan, kebijakan penataan transportasi Kota Bogor berfokus pada tiga prioritas utama, yakni mengurai kemacetan, merasionalisasi jumlah armada angkutan umum, serta mengintegrasikan layanan transportasi melalui kolaborasi lintas sektor.
“Sasarannya ada tiga aspek utama. Pertama, bagaimana kami mampu menyelesaikan masalah kemacetan untuk meningkatkan mobilitas lalu lintas secara keseluruhan. Kedua, mengelola angkutan umum yang saat ini dihadapkan pada kondisi over-supply melalui transformasi pelayanan publik. Ketiga, bagaimana semuanya ini terintegrasi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak,” ujar Sujatmiko.
Untuk mengurangi kepadatan kendaraan, Dishub Kota Bogor melakukan evaluasi dan rekayasa lalu lintas di sejumlah titik yang dinilai rawan kemacetan. Salah satunya di kawasan Alun-Alun Kota Bogor, dengan menertibkan parkir liar di bahu jalan yang menyebabkan penyempitan lajur kendaraan.
Penyesuaian geometri jalan dan pembongkaran median yang dinilai tidak efektif juga dilakukan di sejumlah lokasi strategis, antara lain Simpang Ekalokasari, Jalan Martadinata, Simpang Jambu Dua, Simpang Lippo Mall, Kebon Pedes, hingga kawasan Ciawi.
Langkah tersebut ditujukan untuk meningkatkan kapasitas jalan, mengurangi antrean kendaraan, serta mempersingkat waktu tunggu di persimpangan yang menggunakan lampu lalu lintas.
“Kami melakukan evaluasi dan penyesuaian infrastruktur jalan berdasarkan data riil di lapangan. Tujuannya jelas, yakni mempercepat mobilitas, mengurai titik-titik simpul kemacetan, dan memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan,” kata Sujatmiko.
Selain rekayasa lalu lintas, Dishub juga berencana memperketat pengawasan terhadap pelanggaran parkir. Penindakan melalui penggembokan kendaraan dan pengenaan denda administratif yang disetorkan ke kas daerah disiapkan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan parkir.
Di sektor angkutan umum, Dishub Kota Bogor menghadapi tantangan berupa kelebihan jumlah armada angkutan kota (angkot) serta persaingan dengan transportasi berbasis aplikasi daring.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Dishub mendorong program konversi dan rasionalisasi armada secara bertahap. Kebijakan ini juga mempertimbangkan kondisi sebagian besar angkot konvensional yang disebut telah berusia lebih dari 20 tahun.
Program transformasi tersebut diarahkan pada peremajaan kendaraan yang lebih ramah lingkungan, terintegrasi dengan layanan transportasi lainnya, serta dilengkapi fasilitas pembayaran nontunai atau electronic money (e-money).
Selain itu, aspek aksesibilitas bagi penyandang disabilitas menjadi bagian dari arah pengembangan angkutan umum. Penguatan trayek pengumpan (feeder) dan koridor angkutan massal juga diupayakan untuk menciptakan keseimbangan antara jumlah armada dan kebutuhan penumpang.
Melalui langkah tersebut, Dishub berharap layanan transportasi publik di Kota Bogor semakin efektif, nyaman, dan mampu memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat.
Kepala Diskominfo Kota Bogor, Ana Ismawati, mengapresiasi keterbukaan Dishub dalam memaparkan program kerja dan kebijakan penataan transportasi. Ia menilai kolaborasi antarperangkat daerah dan dukungan komunikasi publik menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Semangat kecintaan kepada Kota Bogor ini adalah modal dasar yang luar biasa. Tantangan di era digitalisasi saat ini menuntut kita untuk terus berkolaborasi, menghadirkan komunikasi publik yang efektif, serta menyampaikan informasi yang akurat dan berimbang kepada masyarakat,” ungkap Ana.
Sementara itu, Ketua PWI Kota Bogor Herman Indrabudi menegaskan kesiapan insan pers untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan informasi pembangunan dan kebijakan pelayanan publik kepada masyarakat.
Menurutnya, pemberitaan yang objektif dan berimbang diperlukan agar masyarakat memahami program penataan kota, termasuk pembenahan transportasi dan kebersihan lingkungan.
“Kami dari unsur media, baik cetak, daring, maupun televisi, siap menjadi mitra strategis Pemkot Bogor. Melalui narasi yang objektif dan berimbang, kami ingin memastikan masyarakat memahami berbagai kebijakan pelayanan publik, termasuk program penataan transportasi dan kebersihan yang sedang dijalankan Dishub,” pungkas Kang Aldho.
Melalui penataan lalu lintas, peremajaan angkutan umum, dan penguatan kolaborasi lintas sektor, Pemerintah Kota Bogor berupaya membangun sistem transportasi yang lebih tertib, terintegrasi, dan mendukung kelancaran mobilitas masyarakat.
