BOGORONLINE.com, GUNUNGPUTRI – Puluhan warga Kampung Cipicung, RT 03, Desa Kutamekar, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, mendatangi Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bogor II di Kawasan Kota Wisata, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Senin (9/11/2026).
Kehadiran warga sebagai bentuk protes terkait belum direalisasikannya pembayaran pembebasan lahan untuk pembangunan Bendungan Cibeet oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).
“Jika tidak ada jawaban yang pasti, kami akan menutup jalan sepulang dari sini,” kata koordinator Aksi Asmawi.
Alasan penutupan tegas Asmawi, karena warga merasa dibohongi setelah lebih dari 14 bulan menanti janji. Namun hingga kini, belum memperoleh kepastian mengenai pembayaran hak atas tanah mereka. Dari total 144 bidang tanah di RT 03 Kampung Cipicung, sebanyak 92 bidang belum menerima pembayaran Uang Ganti Rugi (UGR).
Ditegaskan, bahwa masyarakat sejak awal mendukung program pembangunan tersebut. Namun, dukungan warga tidak diikuti dengan penyelesaian proses pembayaran sebagaimana yang diharapkan.
“Kami warga Cipicung, Desa Kutamekar, selama ini mendukung program pembangunan Bendungan Cibeet. Tetapi kami kecewa dengan proses pembebasan lahan. Kami ingin kepastian, bukan hanya janji. Penyelesaian validasi harus segera dilakukan dan tanah kami segera dibayarkan UGR-nya,” tegas lanjut Asmawi.
Padahal tambah Asmawi, warga telah mengikuti berbagai tahapan musyawarah mulai dari tingkat RT, RW, pemerintah desa hingga kecamatan. Bahkan, warga mengaku telah menyerahkan dokumen persyaratan, termasuk surat-surat asli yang diminta dalam proses pengadaan tanah.
“Kami tidak mau lagi mendengar saling menyalahkan antara BPN dan BBWS. Urusan pemberkasan bukan kewenangan kami sebagai warga. Apa yang diminta sudah kami berikan, bahkan surat asli pun sudah diserahkan. Yang kami tahu, tanah kami harus dibayar sesuai hak kami,” tambahnya.
Dampak aktivitas pembangunan papar Asmawi, dirasakan langsung masyarakat, terutama debu yang setiap hari mengganggu lingkungan permukiman warga. Termasuk jika hujan, jalan menjadi becek.
“Kami mendukung pembangunan sejak awal. Tetapi selama ini masyarakat terus terkena dampak debu proyek, sementara hak atas tanah belum juga dibayarkan. Kami sudah berulang kali datang dan meminta kejelasan,” paparnya.
Sementara itu, Sukmo selaku Satgas B Bendungan Cibeet menjelaskan bahwa aspirasi masyarakat telah diterima dan pihaknya akan menindaklanjuti persoalan tersebut melalui koordinasi dengan Kantor Wilayah BPN.
Menurut Sukmo, pelaksanaan pengadaan tanah memiliki prosedur dan kewenangan yang harus ditempuh. Apabila ditemukan hambatan dalam prosesnya, pihak BPN di tingkat pelaksana perlu meminta arahan kepada Kanwil.
“Aspirasi masyarakat sudah kami tampung. Namun, ada prosedur yang harus ditempuh terlebih dahulu. Pelaksana pengadaan tanah ada di Kanwil, sedangkan kami menjalankan tugas pelimpahan,” jelas Sukmo saat dikonfirmasi di sela-sela aksi.
Terkait informasi lahan warga yang belum terdata, Sukmo memberikan penjelasan berbeda. Menurutnya, bukan terdapat bidang tanah yang sama sekali belum terdata, melainkan ditemukan perbedaan data yuridis atau nama pemegang hak antara dokumen perencanaan dengan hasil pemeriksaan di lapangan.
“Kalau untuk yang belum terdata sendiri, tidak ada. Itu hanya terjadi perbedaan data yuridis atau data pemegang hak. Misalnya, dalam dokumen perencanaan pemegang haknya A, sedangkan hasil pemeriksaan di lapangan pemilik tanahnya B,” paparnya.
Mengenai tuntutan warga yang memberikan tenggat waktu tiga hari dan ancaman menghentikan akses kendaraan proyek, Sukmo menyatakan bahwa kewenangan terhadap pelaksanaan proyek bukan berada di BPN, melainkan pada instansi yang membutuhkan tanah.
Pihaknya juga tidak dapat memastikan waktu pembayaran UGR terhadap 92 bidang yang dipersoalkan warga dapat direalisasikan.
“Untuk kepastian waktunya, kami belum bisa memastikan. Intinya, dalam tiga hari atau minggu ini kami akan berusaha meminta arahan dan keputusan dari Kanwil,” ungkapnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa, belum terdapat kepastian pembayaran UGR bagi warga yang masih menunggu penyelesaian hak atas tanahnya.
Aksi unjuk rasa tersebut berlangsung dengan pengawalan aparat Kepolisian, TNI, serta Satpol PP sehingga kegiatan penyampaian aspirasi masyarakat dapat berlangsung dalam pengawasan petugas.
Soeft/Rul
