Parung – bogoronline.com – Meski mendapatkan tugas tambahan mengawasi pelaksanaan proyek baik itu pemeliharaan maupun pembangunan irigasi, namun ironisnya kebaradaan unit pelaksana teknis (UPT) pengairan, kerap kali tak dianggap, terlebih proyek yang sumber anggarannya dari APBD Provinsi Jawa Barat dan APBN.
“Keberadaan UPT Pengairan di wilayah tak pernah dianggap. Pelaksana khususnya untuk proyek yang didanai APBD provinsi dan APBN, tak pernah mengajak kordinasi, mereka baru datang ke UPT bila di lapangan ada masalah,” kata Kepala UPT Pengairan wilayah Parung Wiwi Julia N, Selasa (25/10).
Kendati tak ada aturan harus melapor ke UPT, namun kata Wiwi dari sisi etika kurang bagus. “Yang namanya masuk apalagi memiliki pekerjaan di wilayah orang kan harus pamit kepenguasa wilayah, diumpakan seperti kita bertamu ke rumah orang lah,” ujarnya.
Di wilayah UPT Pengairan Parung, kata Wiwi lagi ada beberapa paket proyek perbaikan saluran irigasi yang pengguna anggarannya Balai Pengelolaan Sumber Daya Air (BPSDA) Provinsi Jawa Barat.
“Tapi, karena tak ada kordinasi kita biarkan saja dan mudah-mudahan sih di lapangan tak ada masalah, sehingga pekerjaan proyek itu lancar dan cepat selesai,” pungkasnya. (Iwan S Pamungkas)
