by

Gara-gara Perubahan SOTK, Puluhan Pejabat Bakal Nganggur

Cibinong – bogoronline.com – Puluhan pejabat eselon II A dan III B yang selama ini menduduki jabatan kepala Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) dan kepala bidang terancam nganggur, karena adanya rencana perubahan Sistim Organisasi Tata Kerja (SOTK).

“Istilahnya bukan nganggur, tapi ada pengurangan jumlah kepala SKPD, karena mengacu pada perubahan SOTK nantinya akan ada beberapa SKPD yang dilebur menjadi satu,” kata Sekretaris Daerah Adang Suptandar, ditemui usai rapat dengan Komisi II DPRD di Pendopo Bupati, Selasa (26/07).

Selain SKPD yang akan berkurang, kata Adang, jumlah asisten dan staf ahli pun yang tadinya empat, nantinya hanya tiga. “Perubahan SOTK ini kan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016,” ujarnya.

Dari informasi yang dihimpun Jurnal Bogor, sejumlah SKPD yang akan dilebur menjadi satu, adalah dinas yang terkait dengan bidang pekerjaan umum, salah satunya Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman, karena dinas pimpinan Lita Ismu Yulianti itu, karena tugasnya mulai berkurang.

“Yang pasti bidang pekerjaan umum akan kita lebur menjadi satu. Nah yang jadi kendala, soal bidang, karena dalam PP Nomor 18 tahun 2016 itu disebutkan maksimal di satu dinas itu ada empat bidang, aturan itu berlaku untuk daerah yang memiliki beban kerja besar(dengan total skor variabel lebih dari 800),” jelasnya.

Meski ada pengurangan jumlah SKPD, namun Adang berharap perubahan SOTK nanti tidak menyebabkan para pejabat yang nantinya tak memiliki posisi atau non job tidak adanya yang mengajukan pensiun dini. “Mengajukan pensiun dini itu kan hak setiap PNS, tapi kita sangat berharap para pejabat tidak melakukannya, karena Pemerintah Kabupaten Bogor masih membutuhkan tenaga dan pikiran mereka,” tegasnya.

Wakil Ketua Komisi II DPR – RI Ahmad Riza Patria mengatakan, perubahan SOTK ini untuk perampingan. “Perubahan itu tak hanya di daerah saja, tapi juga di tingkat kementerian dan lembaga, sehingga daerah pun harus mengikutinya,” jelas Politisi Partai Gerindra asal daerah pemilihan Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur ini.

Reza mengatakan, dampak dari perampingan itu, anggaran menjadi efisien, sehingga belanja untuk publik kedepannya bisa lebih meningkat, lantaran biaya atau belanja aparatur turun. “Ini demi kebaikan dan kami berharap perubahan SOTK di daerah berjalan lancar,” pungkasnya. (zah)

ARTIKEL REKOMENDASI

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *