by

Lelang Proyek Masjid Agung Terhambat

BOGORONLINE.com, Kota Bogor – Proyek lanjutan Masjid Agung belum dilelangkan hingga kini. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Bogor, Chusnul Rozaqi menyatakan proyek yang dibiayai ABPD senilai 32 miliar itu sudah siap dilelangkan, hanya saja terhambat lantaran ada kebijakan baru.

“Untuk masjid Agung kita rencanakan sebenarnya minggu ini sudah bisa tayang lelang, tapi masih ada sistem yang belum konek baik di SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah) maupun pengadaan barang jasa. Jadi, kami masih menunggu proses yang di pengadaan barang jasa-nya,” kata Chusnul, belum lama ini.

Ia melanjutkan, dengan kebijakan baru, dirinya selaku Pengguna Anggaran (PA) saat ini merangkap sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Sehingga pada sistem saat ini yang memasukkan dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan dokumen kelengkapan lainnya menjadi tugas PA.

“Selama ini, saya PA dan PPK punya admin. Sekarang PA adalah admin segalanya, sedangkan PPK tidak bisa untuk meng-input KAK dan segala macamnya, sehingga harus di-input oleh PA,” jelas dia.

Dengan begitu, menurut Chusnul, ada perubahan yang cukup mendasar dalam SIPD yang dijelaskan Permendagri 77/2020 dengan proses pengadaan barang jasa yang dimuat Perpres 12/2021.

Semestinya, lanjut dia, pedoman pengadaan barang jasa jangan lepas dari Perpres, kerena itu berlaku sama di seluruh Indonesia. Sedangkan Permendagri dimaksud adalah proses untuk pengelolaan keuangan daerah.

“Jadi mesti dipisahkan, untuk proses lelang dipisah, proses pengadaan barang jasa dipisah. Inilah yang sekarang proses itu agak terhambat, kami belum bisa entri untuk lelang-lelang,” imbuhnya.

Untuk ini, pihak DPUPR berharap ada penyesuaian lagi dengan Perpres agar ada kemudahan dalam hal pelaksanaan pengadaan barang jasa. Terlebih di instansinya yang memiliki kegiatan dengan jumlah banyak dan alokasi anggaran cukup besar.

“Kebetulan di DPUPR itu kan paketnya banyak dan nilainya besar, otomatis akan berdampak terhadap jumlah paket itu sendiri. PA selaku PPK harus paham seluruhnya dan berkaitan dengan pertanggungjawaban juga, jadi harus ada pendelegasian, walaupun di Permendagri itu diatur ada tenaga bantuan tapi kan tidak bertanggungjawab penuh, tetap ada di PA,” paparnya.

Berkaitan hal itu, pihaknya kini tinggal menunggu solialisasi dari pihak bagian pengadaan jarang jasa yang dijadwalkan pekan depan. Namun, untuk konsultan pengawas proyek lanjutan Masjid Agung sendiri telah dilelangkan dan ada pemenangnya.

“Untuk pengawasan sudah ada pemenangnya, tinggal ditetapkan,” ujarnya.

Sementara Kepala Bidang Tata ruang, Tata Bangunan, Pengawasan Pengendalian dan Perencanaan pada DPUPR, Sultodi Mahbub mengakui sejauh ini pihaknya sudah siap untuk melelangkan proyek lanjutan Masjid Agung.

“Kami sudah siap melelangkan. Sekarang ini ada sisa waktu 8 bulan lagi, minimal 7 bulan untuk pelaksanaan fisiknya,” kata dia.

Ia menjelaskan, dalam pelaksanaan nanti ada penguatan struktur lama termasuk mengerjakan sesuai rekomendasi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) melalui Pusat Penelitian Pengembangan Perumahan dan Pemukiman (Puslitbang Perumkim).

“Untuk struktur atap direkomendasikan struktur yang lama tidak dipakai, jadi bikin baru. Dari mulai pondasi dengan kolomnya dan langsung rangka atap, jadi bentang lebar tanpa ada tiang di tengahnya,” tandasnya. (Hrs)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *