by

Warga Berharap Kades Pemalsu Surat Dipecat dan Dihukum Berat

BOGORONLINE.com, CIKARANG – Sebagian Warga Desa Tamanrahayu, Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi beharap, putusan hakim PN Cikarang yang memeriksa perkara pidana pemalsuan oleh Abdul Wahid dan rekan dihukum berat. Hukuman itu lebih tinggi dari tuntutan JPU Kejari Cikarang. Hal tersebut didasari perbuatan para terdakwa dianggap JPU meresahkan warga. Apalagi, sebagai aparat desa tidak pantas melakukan perbuatan seperti itu.

Perkara yang disidangkan di PN Cikarang, Nomor 285/Pid.B/2020/PN Ckr terdakwa Abdul Wahid dan rekan serta 286/Pid.B/2020/PN Ckr terdakwa Irfan Firmansyah dan rekan, walau displit tapi disidangkan bersamaan. Saksi pelapor Gunawan alias Kiwil melaporkan lantaran lahan milik kakeknya Ontel bin Teran akan dikuasai para terdakwa untuk selanjutnya dijual ke pihak tol.

Didampingi pengacara Taufik Hidayat Nasution dan rekan di hadapan Majelis Hakim Chandra Ramadhani, S.H, M.H (Ketua), Agus Sutrisno, S.H (Hakim I) dan Albert Dwi Putra Sianipar, S.H (Hakim II) dengan Panitera Frans, JPU Danang Yudha membacakan tuntutannya minggu lalu.

JPU dalam requisitor tuntutan, terdakwa mengakui perbuatan yang didakwakan yakni melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana KUHP 263, membuat surat sendiri dan menggunakannya sendiri. Sehingga Abdul Wahid (Kades), Irfan Firmansyah (BPD), Sukri (Kaur) dan Ahmad Rifai (ASN) dituntut masing-masing 8 bulan penjara potong masa tahanan.

Perbuatan kades dan rekan dianggap mencederai Pemerintahan Desa Tamanrahayu. Akibatnya, warga merasa malu dengan perbuatan terdakwa, yang semena-mena menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya.

Oleh karena itu, selain berharap kepada hakim untuk memutus dengan hukuman setimpal, Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja juga diminta memberi hukuman tambahan kepada para terdakwa, berupa pemecatan tidak dengan hormat.

“Kami malu memiliki kades dan perangkat seperti mereka. Menyengsarakan warganya dengan membuat surat palsu. Dimana kewenangan pembuatan surat itu ada ditangan mereka,” kata salah satu warga Tamanrahayu Ahmad Dais di Tamanrahayu, Rabu (16/6).

Tuntutan JPU dinilai Ahmad Dais alias Midun terlalu rendah sehingga menyisakan sakit bagi warga yang dirugikan. Karena KUHP 263 yang dilanggar para terdakwa, ancaman hukumannya maksimal 6 tahun penjara. Akibat rendahnya tuntutan JPU, memunculkan bahasa miring masyarakat Tamanrahayu kalau tuntutan jaksa Danang telah melukai hati mereka.

“Saya kecewa dengan tuntutan JPU atas perbuatan para terdakwa . Mereka itu panutan kami, tapi kelakuannya kejam. Tidak sepantasnya mereka berbuat curang seperti itu kepada.warganya,” tutur Midun

Lanjut dia, paling tersakiti dari kasus 263 KUHP yang menjerat Kades dan rekannya adalah keluarganya. Pasalnya, orang tua Midun, Utar diperalat para terdakwa dengan membuat surat wakaf seolah-olah lahan milik Ontel bin Teran adalah milik Utar.

“Saya setuju dengan pengacara terdakwa yang tidak melakukan pledoi atau pembelaan. Karena di persidangan keempat terdakwa telah mengakui perbuatannya,” lanjut Midun.

Ditambahkan, kekejaman terdakwa Wahid dirasakan Midun saat Utar (Alm) mengalami kecelakaan lalulintas (Lakalantas) di Jalan Raya Setu. Kecelakaan tersebut merenggut nyawa Utar. Ketika pengurusan persyaratan administrasi untuk klaim asuransi Jasaraharja, Wahid tidak bersedia membuatkan.

Setelah pihak penyidik laka yang terjun langsung, barulah Wahid membuatkan administrasi yang diperlukan. Padahal, Utar adalah orang yang diperdaya Wahid dan rekan dengan membuat surat seolah asli atas lahan yang saat ini disidangkan di PN Cikarang.

“Pak lurah Wahid marah-marah dan melarang saya mengurus asuransi jasaraharja pak Utar.  Biarkan saja pak, tidak usah diurus asuransinya. Saya langsung bilang kalau asuransi itu hak korban laka, harus diurus dan diberikan kepada ahli warisnya,” tandas Midun menirukan anggota penyidik Lakalantas. (soeft)

ARTIKEL REKOMENDASI

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *