BOGORONLINE.com, Kota Bogor – Wali Kota Bogor Bima Arya menyampaikan draf Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) pada rapat Paripurna, Rabu (14/7).
Dalam rapat yang digelar secara daring itu, Bima Arya menyampaikan bahwa rancangan KUA-PPAS 2022 merupakan rancangan anggaran ditahun ketiga pemerintahan Bima Arya – Dedie Rachim dan masih akan berfokus pada penanganan pandemi Covid-19.
“Sebagaimana arahan Pemerintah Pusat, bahwa Tahun 2022 diprediksi APBD masih terdampak dan fokus pada penanggulangan Covid19 baik dari sisi pendapatan maupun belanja. Begitu pula APBD Kota Bogor yang fokus pada adaptif dan tanggap Covid19. Adaptif dalam menyesuaikan pendapatan yang terdampak pandemi dan tanggap dalam penanganan Covid-19,” ujar Bima.
Lebih lanjut, Bima menyampaikan Target Pendapatan Daerah sebesar Rp 2,1 Trilyun yang terdiri dari Rp. 1,2 Trilyun bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan Rp 858 Milyar bersumber dari DAU dan Dana Bagi Hasil.
Lalu, terkait pendapatan dari DAK dan Bantuan Keuangan Provinsi, masih dilakukan koordinasi lanjut dengan Pemerintah Pusat, Pemprov Jabar dan DKI.
“Sedangkan target Belanja Daerah sebesar Rp 3,4 Triliun. Dimana Rp 44 Milyar direncanakan untuk anggaran kuratif dan rehabilitatif penanganan Covid19, salah satunya berupa penyediaan fasilitas isolasi,” jelasnya.
Sedangkan untuk target pembangunan dan program prioritas, dijelaskan oleh Bima diantaranya adalah Pembangunan GOR Kecamatan yang terintegrasi dengan pusat kuliner sebesar Rp 18 Milyar.
Lalu, penataan Kawasan Batu Tulis, melalui pembebasan lahan sebesar Rp 5,3 Milyar dengan tujuan untuk mendorong pariwisata yang menjadi identitas Kota Bogor yang pada akhirnya dapat berkontribusi terhadap perekonomian warga.
“Melanjutkan Pembangunan Mesjid Agung sebesar Rp 52 Milyar, pembebasan lahan dan pembangunan jalan R3 sebesar Rp 42 Milyar serta pembangunan Gedung Perpustakaan sebesar Rp 12 Milyar,” jelas Bima.
Dari sisi Pembiayaan, Pemkot Bogor akan melakukan penyertaan modal berupa saham kepada PT. Bank BJB untuk pengembangan kapasitas usaha dan struktur permodalan, sehingga kedepannya diharapkan PT. Bank BJB dapat mendukung implementasi transaksi digital perekonomian di Kota Bogor.
“Perlu kami sampaikan juga, bahwa Pemkot Bogor masih berkoordinasi dengan Pemprov Jabar untuk mendukung rencana perluasan fasilitas RSUD Kota Bogor dan perbaikan jembatan Otista. Besar harapan kami, jika DPRD Kota Bogor juga dapat berkoordinasi dengan DPRD Jabar dalam mendukung permohonan bantuan tersebut,” pungkasnya.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor Jenal Mutaqin mengungkapkan akan membahas draf ini dengan anggota DPRD lainnya selama beberapa waktu kedepan.
Pria yang akrab disapa JM ini juga akan membedah KUA-PPAS ini untuk memastikan beberapa program yang harusnya menjadi prioritas apakah tertuang atau tidak di dalam KUA-PPAS.
“Program seperti pemerataan pembangunan sekolah, pemerataan infrastruktur untuk penanganan banjir dan lainnya itu harus dipastikan ada di dalam KUA-PPAS,” kata JM.
Tak kalah penting, politisi Gerindra ini juga akan memastikan di 2022 nanti akan ada pemerataan kesehatan tambahkan atau rsud pembatu sebagai sebaran pelayanan.
“Jadi kedepan masyarakat lebih terlayani karena saat ini masih berpusat di RSUD saja,” pungkasnya. (Hrs)
