Kota Bogor Perlu Punya Perda Pinjol dan Judol

BOGORONLINE.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bogor menyikapi upaya banding Raperda Pinjol yang disampaikan Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto. Pemkot Bogor akan meminta fasilitasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) untuk segera berdiskusi terkait tindak lanjut rekomendasi DPRD Kota Bogor mengenai hal tersebut serta payung hukum tentang rencana aksi daerah pencegahan judi online (Judol).

Kepala Bagian Hukum dan HAM, Alma Wiranta, menyatakan bahwa Pemkot Bogor tengah menyikapi istilah banding Raperda dan rekomendasi kritis yang terus bergulir di legislatif terkait catatan penolakan yang diberikan Pemprov Jabar melalui Biro Hukum dan HAM. Saat ini, dilaporkan sebanyak 18.585 warga Kota Bogor terpapar Judol, dengan Pinjol menduduki peringkat kedua di Indonesia dengan nilai Rp612 miliar.

“Akhirnya, Pemprov Jabar memberikan perhatian khusus sebagaimana hasil kunjungan Pj Gubernur Jabar, Bey Machmudin, ke Pemkot Bogor. Penolakan Raperda Kota Bogor dengan judul Pencegahan dan Perlindungan Masyarakat dari Dampak Pinjaman Ilegal, sebagaimana hasil fasilitasi Gubernur Jawa Barat tanggal 4 Juli 2023, dilakukan dengan beberapa pertimbangan karena pinjam-meminjam merupakan ranah privat sehingga tidak bisa diatur dalam Peraturan Daerah,” ungkap Alma kepada wartawan pada Minggu, 7 Juli 2024.

Alma melanjutkan, hal itu telah dibahas kembali, dipimpin Kepala Biro Hukum dan HAM Jabar, Yogi Gautama, beserta para penyusun dan perancang serta analis hukum dalam fasilitasi evaluasi peraturan.

“Jadi, tidak ada istilah banding dalam penerbitan produk hukum daerah. Namun, ada yang cukup menarik dalam analisa dan evaluasi kami terhadap usulan Raperda Kota Bogor yang ditolak tersebut. Sebagaimana pada saat usulan itu juga marak kasus Pinjol, sehingga spontanitas DPRD untuk mengajukan peninjauan kembali Raperda Kota Bogor terhadap persoalan maraknya Judol saat ini harus direspons cepat,” tutur Alma.

“Salah satunya, review Kota Bogor agar menyiapkan regulasi yang tepat sasaran, baik dari aspek kewenangan, substansi, prosedural, maupun implementasi,” tambah Alma.

Alma menjelaskan, pihaknya juga mendukung upaya terbaik dalam perang melawan judi online di Kota Bogor yang dipimpin langsung oleh Pj Wali Kota Bogor, Hery Antasari, bersama Forkopimda dan seluruh jajaran ASN, baik dengan pencegahan melalui Surat Edaran (SE) wali kota maupun penindakan langsung melalui aparat penegak hukum. Sekaligus, melakukan sosialisasi terkait penguatan peran tokoh agama, tokoh pendidik, maupun orang tua kepada anaknya agar mengawasi kegiatan yang berdampak negatif di lingkungannya tersebut.

“Dari legitimasi regulasi setelah kami melakukan pengujian terhadap beberapa Perda Kota Bogor, di antaranya Perda Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2005 tentang pencegahan permainan judi, ternyata masih lemah implementasi yustisinya dan beberapa hal lainnya terkait dinamika terkini seperti Judol, Pinjol, dan narkoba belum ada regulasi yang tepat,” jelas Alma, yang saat ini didaulat sebagai Ketua Forum Kabag Hukum dan HAM Se-Jawa Barat.

Alma menambahkan, Pemkot Bogor akan meminta fasilitasi Pemprov Jabar untuk segera berdiskusi terkait tindak lanjut rekomendasi DPRD Kota Bogor dan payung hukum tentang rencana aksi daerah pencegahan judi online, termasuk usulan raperda baru dalam Propemperda perubahan tahun 2024 yang memerlukan keseriusan.

“Adapun kegiatan tersebut diharapkan melibatkan pejabat terkait dan berkompeten dari 27 kabupaten dan kota se-Jawa Barat. Pemprov Jabar berjanji melaksanakan FGD terbatas pada hari Senin, 10 Juli 2024,” pungkasnya. ***

ARTIKEL REKOMENDASI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *