BOGORONLINE.com, TANJUNGSARI – Proyek rekonstruksi ruas jalan Sirnarasa – Antajaya – Bantar Kuning di Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor, jadi sorotan publik. Pasalnya, proyek bernilai Rp 14 miliar lebih dari APBD 2025 itu, berpotensi merugikan negara lantaran kwalitas pekerjaan dibawah standar. Bahkan, warga menduga proyek itu menjadi ajang bagi-bagi dengan modus memanipulasi spesifikasi teknis dan pengabaian standar konstruksi.
Pelaksana proyek, PT Akaba Citra Perdana dengan nomor kontrak 620/A.098/33.2108/TING-JLN/PPJJ/1/SPMK/DPUPR, dituding mengerjakan pengaspalan secara asal-asalan. Temuan itu diungkap tokoh masyarakat Desa Buanajaya, Kecamatan Tanjungsari, Angga Dita Erlangga. Ia mengaku telah melakukan pemantauan langsung dari awal pekerjaan fisik bangunan.
Salah satu temuan mencolok kata dia, ketidaksesuaian antara Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan realisasi fisik. Sesuai dokumen, proyek tersebut wajib menggunakan Lapisan Pondasi Agregat Bawah (LPB) dan Lapisan Pondasi Agregat Atas (LPA) masing-masing setebal 10 cm.
“Fakta di lapangan menunjukkan indikasi manipulasi ketebalan yang jauh dari RAB. Ini bukan sekadar kelalaian teknis, tapi pengabaian kualitas yang fatal. Tentunya, akan merugikan masyarakat pengguna jalan karena berpotensi jalan akan cepat rusak. Terkesan pula, pihak ketiga meraup keuntungan yang lebih besar,” tegas Angga melalui sambungan telephon cellular, Rabu, (24/12).
Atas kondisi tersebut, Angga mendesak Inspektorat Kabupaten Bogor dan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan (BPKP) Jawa Barat segera turun tangan melakukan audit melalui pemeriksaan fisik menyeluruh. Karena menurut dia, transparansi mutlak diperlukan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Dengan harapan, uang APBD tidak menguap pada infrastruktur yang cepat rusak.
“Jika tidak ada tindak lanjut dan klarifikasi transparan, kami akan melaporkan temuan ini ke Aparat Penegak Hukum (APH),” singkat Angga yang juga anggota LSM LP Nasdem dengan nada tinggi.
Menerima laporan warga, anggota Komisi lll DRPD Kabupaten Bogor, Beben Suhendar bergerak cepat. Dirinya lantas menghubungi dinas terkait, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR). Kata dia, dirinya telah menghubungi dinas pupr terkait laporan tersebut.
“Saya telah menghubungi dinas pupr terkait laporan warga. Pihak dinas berjanji, akan turun langsung melihat kondisi lapangan sebenarnya,” tandas politisi Gerindra ini.
(Soeft)
