BogorOnline.com – CIBINONG
Satu tahun Kabupaten Bogor Istimewa harta pejabatnya naik, warganya miskin, putus sekolah dan susah cari kerja.
Hal itu membuat Dewan Pembina Pimpinan Cabang Generasi Muda Kesatuan Penerus Perjuangan Republik Indonesia (Garuda KPP-RI) Reza Sangardia menggugat, laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terbaru milik Bupati Bogor, Rudy Susmanto, yang menunjukkan kenaikan cukup signifikan dalam setahun terakhir. Total Kekayaan Bupati Bogor Naik Rp,28 Miliar dalam satu tahun. Berdasarkan data yang diambil dari aplikasi e-LHKPN KPK, total kekayaan bersih Rudy Susmanto naik sebesar Rp3,28 miliar. Jika pada tahun 2024 kekayaannya berada di angka Rp9,3 miliar, kini per 31 Desember 2025, angkanya melonjak menjadi Rp12,6 miliar atau naik sekitar 35,11%.
Lanjut Reza menegaskan, LHKPN tahun 2018, saat mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati Bogor, total harta kekayaan Ade Ruhandi tercatat sebesar Rp 4,78 miliar. Adapun pada laporan LHKPN tahun 2024, total harta kekayaannya tercatat mencapai Rp 62,14 miliar. Dengan demikian, dalam periode enam tahun tersebut, nilai harta kekayaan Ade Ruhandi bertambah sekitar Rp 57,36 miliar atau meningkat sekitar 1.200 persen.
Berdasarkan rincian LHKPN 2024, sebagian besar harta kekayaan Ade Ruhandi berasal dari kepemilikan tanah dan bangunan senilai Rp 45,93 miliar, serta kendaraan dan mesin senilai Rp 11,49 miliar, yang seluruhnya tercatat sebagai hasil sendiri. Selain itu, laporan tersebut juga mencatat kas dan setara kas sebesar Rp 4,15 miliar, harta lainnya senilai Rp 1,07 miliar, serta harta bergerak lainnya sebesar Rp 2 juta.
Masih Reza mengatakan, Yunita Mustika Putri, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Dokumen Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang beredar mencatat aset Yunita mencapai lebih dari Rp8,5 miliar. Laporan periodik tersebut disampaikan pada 8 Januari 2025 dan telah berstatus verifikasi administrasi lengkap. Tanah dan bangunan di Bogor, Bekasi, dan Palembang senilai Rp6,9 miliar, mobil Toyota Vellfire 2016 senilai Rp600 juta, harta bergerak lainnya Rp600 juta dan kas setara kas Rp426 juta.
Sebelumnya, dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, membuka data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mengejutkan mengenai kemiskinan di Indonesia kemarin.
Pada rapat kerja yang disiarkan melalui kanal YouTube Komisi V DPR RI Channel tersebut, Menteri yang akrab disapa Ara ini memerintahkan salah satu Dirjen PKP, Fitriah Nur, untuk menampilkan data BPS tentang 100 Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk miskin terbesar.
Kabupaten Bogor Memimpin Daftar Peringkat Pertama Penduduk Miskin Tertinggi di Indonesia
Data tersebut secara spesifik menempatkan Kabupaten Bogor sebagai peringkat teratas. Kabupaten yang dikenal sebagai salah satu daerah penyangga ibu kota dan tempat tinggal tokoh nasional ini tercatat memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak, yaitu mencapai 401 ribu jiwa.
Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Bogor Nana Mulyana mengatakan, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024,tersebar di 40 kecamatan sebanyak dua ratus sepuluh ribu orang pengangguran ada di Kabupaten Bogor.Dikarenakan jumlah penduduk yang juga mencapai hampir enam juta jiwa.
“Ditambah banyaknya perusahaan padat karya
gulung tikar lalu angkat kaki, pindah ke luar wilayah Kabupaten Bogor,” singkatnya saat dihubung bogorOnline.com melalui (WA) WhatsApp pribadinya belum lama ini.
Sakit setelah kemiskinan dan pengangguran kini jumlah anak putus sekolah di Kabupaten Bogor juga mencapai ribuan.
Hal itu seperti data yang diberikan Kepala Dinas Pendidikan (Ka Disdik) Pemkab Bogor Rusliandy menjelaskan, rekapitulasi ATS berdasarkan jenjang dan status verval Kabupaten Bogor. Kondisi data per 02 November 2025, jenjang Sekolah Dasar (SD) belum 3.7078 Ya 8.133 total 11.840. Sekolah Menangah Pertama (SMP) belum 2.181, Ya 5.201 total 7.382. Total belum 5.888, Ya 13.334, Total 19.222.
“Ya angka putus sekolah saat ini adalah Sembilan belas ribu dua ratus dua puluh dua,” ujarnya saat dihubungi bogorOnline.com
melalui (WA) WhatsApp pribadinya belum lama ini.
Dengam adanya data diatas Reza menegaskan, meningkatnya kekayaan pejabat tidak hanya memilukan, namun juga memalukan. Jutaan rakyat sedang berjibaku dengan mencari hidup layak, bahkan untuk bertahan hidup saja sangat sulit. Mirisnya masih ia menjelaskan, menurut KPK, 95 persen penyelenggara negara tidak akurat dalam melaporkan kekayaannya.
Masih banyak yang disembunyikan, biasanya berupa tanah, bangunan, rekening bank, dan investasi. Meski mengaku telah menggandeng pihak terkait seperti bank untuk memastikan aliran dana masuk dan keluar para penyelenggara ini. namun KPK belum memiliki format yang jelas mengenai tindak lanjut dari pelaporan harta ini kecuali sekadar peringatan. Belum ada sanksi tegas bagi mereka yang belum melaporkan kekayaannya atau laporannya fiktif.
Mahalnya ongkos politik dalam pemilihan berbasis demokrasi, menjadi salah satu pendorong para pejabat rebutan proyek, setidaknya menutup modal meraih jabatan. Banyak proyek melibatkan perusahaan milik pejabat, saudara atau koleganya. Bahkan bisa muncul proyek fiktif hanya demi mendapat tetesan anggaran. Dimana hari ini, penguasa tidak didudukkan untuk melayani rakyat, melainkan sebatas regulator dan fasilitator. Pemerintah melahirkan aturan yang dalam praktiknya area yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak diambil alih oleh kolega.
Pemerintah sendiri justru ikut memeras rakyat dengan cara meningkatkan pajak dan menerapkan berbagai peraturan yang membuat rakyat tetap miskin. Sungguh ini merupakan kejahatan sistematis, rakyat sebagai pemilik negri ini dipelihara agar tetap miskin agar suaranya dapat diatur.
“Kenaikan sepihak ini bisa berujung pada kecurigaan dan kecemburuan sosial. juga akan berdampak pada menurunnya kepercayaan publik ke pemerintah. Pejabat tinggi negara yang hartanya mengalami kenaikan drastis. apalagi yang melonjak hingga seribu persen harus menjelaskan kepada publik alur peningkatan kekayaan mereka,” gugatnya.(rul)
