Pelaku UMKM Minta Perda No 11/2012 Jualan di Areal Minimarket Wajib Bayar Sewa

Cibinong – bogoronline.com – Kendati ada kewajiban bagi pengelola minimarket untuk menyediakan ruang bagi pelaku UMKM berjualan di sekitar areal usahanya, namun faktanya banyak ditemukan minimarket yang tak mau mengakomodir kepentingan para pelaku usaha yang bermodal kecil itu.
Meski pun ada yang menyediakan, tapi ada kewajiban untuk membayar uang sewa yang berkisar antara Rp 300 hingga Rp 1 juta /bulan, seperti yang dialami Chaidir Rusli, pelaku UMKM yang berjualan di salah minimarket yang berada di wilayah Cisarua.
“Memang dalam aturan, minimarket yang beroperasi di satu wilayah wajib hukumnya menyediakan tempat untuk pelaku UMKM berjualan dan itu gratis alias dibebaskan dari uang sewa tempat, namun aturan itu tetap diabaikan,” ungkapnya Kamis (18/02).
Kewajiban pengelola menyediakan tempat bagi pelaku UMKM kata Chaidir diatur dalam Permendag RI Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008. Sementara di Kabupaten Bogor pengaturannya ada di Perda Nomor 11 tahun 2012. “Kedua aturan ini tidak digunakan, nah disinilah diperlukan adanya sikap tegas dari Pemerintah Kabupaten Bogor mau tidak melindungi para pelaku UMKM, yang merupakan roda penggerak ekonomi kerakyatan,” katanya.
Ketua Komisi II DPRD Yuyud Wahyudin mengakui Perda Nomor 11 tahun 2012 ini penerapan di lapangan tidak maksimal, hal ini dibuktikan sejumlah pasal, salah satunya mengatur soal jarak antara minimarket yang satu dengan lainnya tak diperhatikan.
“Dalam perda itu, jarak antara minimarket haruslah 500 meter, tapi fakta di lapangan malah saling berdekatan, masalah ini terjadi, karena tidak tegasnya Pemerintah Kabupaten Bogor menegakan aturan yang dibuatnya sendiri,” sesal politisi PPP ini.
Sementara itu Bupati Nurhayanti berjanji akan memerintahkan kepala BPMPTSP dan kepala Diskoperindag untuk melakukan penataan minimarket. “Bagi minimarket yang berdiri, tapi belum mengantongi izin dan secara aturan dimungkinkan kita akan dorong pengelolanya untuk mengurus perizinannya,” ujarnya.
Dari hasil penelusuran, di Kecamatan Cibinong, tepatnya di pintu masuk Jalan Roda Pembangunan, Kelurahan Nangewer, ada salah satu minimarket yang pernah disegel aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), tapi belakangan beroperasi kembali, padahal dari sisi bangunan tak memungkinkan dikeluarkan IMB, sebab bangunan yang ditempatinya itu melanggar GSJ. (zah)