Dua Tahun SiLPA Diatas Rp 1, 1 Triliun Tim Anggaran Pemkab Wajib Dievaluasip

Cibinong – bogoronline.com – Tingginya angka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) hingga dua tahun berturut-turut membuat tiga fraksi di DPRD , diantaranya PPP, PDI Perjuangan dan Gerinda kesal. Mereka meminta Bupati Nurhayanti, mengevaluasi tim anggarannya, karena dianggap tak becus melaksanakan amanah rakyat.

“APBD yang kita sahkan itu adalah uang rakyat yang dititipkan kepada Pemerintah Kabupaten Bogor, untuk digunakan membiayai program-program pembangunan, tapi kenapa sudah dikasih duit, tak dipakai hingga membuat SiLPA membengkak, ini sama artinya para petinggi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bogor mengkhianati amanah rakyat,” kata Anggota Fraksi PDI Perjuangan Slamet Mulyadi.

SILPA tinggi ini kata politisi asal Kecamatan Megamendung ini, sangat merugikan masyarakat, yang tak lain selaku pemilik uang, karena mereka tak bisa menikmati pembangunan yang anggarannya bersumber dari pajak yang ditarik pemerintah.

“Kalau nantinya ada elemen masyarakat yang mau menggugat, kami tak mempermasalahkannya, justru sebaliknya kami akan mendukungnya, karena mereka memiliki hak, sebagai warga Kabupaten Bogor yang merasa dirugikan,” tegasnya.

Junaidi Syamsudin, anggota fraksi PPP meminta, Bupati Nurhayanti, mengevaluasi para kepala SKPD dan tim anggarannya, yang tak mampu menjalankan amanah rakyat. “Tingginya SiLPA hingga dua tahun anggaran berturut-turut sepenuhnya bukanlah kesalahan dari Bupati Nurhayanti, tapi tim anggarannya yang tak matang dalam menyusun atau membuat rencana pembangunan,” ungkapnya.

Gagal lelang, yang menjadi penyebab SiLPA menembus angka lebih dari Rp 1,1 triliun ini kata Junaidi menandakan, buruknya perencanaan program. “Program yang dimasukan dalam APBD itu seharusnya sudah matang dan tinggal tunggu lelang, sehingga tidak ada istilah paket yang diluncurkan ke tahun berikutnya,” ujarnya.

Anggota Fraksi Gerinda, Kukuh Sri Widodo meminta, SKPD khususnya yang menyerap anggaran besar, untuk lebih teliti lagi dalam merancang program yang akan dimasukan ke APBD. “SiLPA pada tahun anggaran 2014 lalu, kami bisa memakluminya, karena kala itu banyak aturan terkait penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat berubah-ubah, tapi kalau 2015 ini kan lancar-lancar saja, kok bisa SiLPA masih diatas angka Rp 1 triliun,” sesalnya.

Bupati Nurhayanti mengatakan, SiLPA terjadi, lantaranya adanya belanja yang tidak terserap. Dari Rp 6,770 triliun belanja daerah, hanya terserap Rp 5,638 triliun, sehingga ada sisa sebesar Rp 1,132 triliun. “Salah satu belanja yang tak terserap adalah bansos, akibat adanya aturan yang mewajibkan penerima harus memiliki badan hukum serta ada program yang tidak dilaksanakan sehingga anggarannya diluncurkan ke tahun 2016 ini,” kilahnya. (Zah)

ARTIKEL REKOMENDASI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *