Gara-gara Tarik Piutang PBB Hingga 20 Tahun Kadispenda Bakal Dipanggil

Cibinong – bogoronline.com – Komisi II DPRD berencana memanggil kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), untuk mempertanyakan kebijakan penarikan piutang PBB hingga 20 tahun kebelakang.

“Pemanggilan Pak Dedi Bachtiar, sudah masuk agenda rapat Komisi II dengan Dispenda, salah satu untuk membahas soal kebijakan penarikan PBB hingga 20 tahun kebelakang yang banyak dikeluhkan para wajib pajak,” kata Wakil Ketua Komisi II Hanafi.

Menurut mantan ketua DPRD periode 2009 – 2014 ini, penarikan piutang PBB hingga 20 tahun kebelakang bisa dikatakan ilegal, sebab tanpa ada dasar hukumnya. “Rekomendasi BPK tidak bisa dijadikan dasar, karena rekomendasi itu sifatnya himbauan. Nah, kenapa Dispenda berani mengambil kebijakan berbahaya,” ujarnya.

Selain itu lanjut Hanafi, kebijakan Dispenda itu sama saja dengan mempersulit warga yang akan mengurus akta jual beli tanah maupun bangunan. “Dispenda kan sudah memperoleh pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), jadi janganlah beban masyarakat ditambah lagi,” pinta politisi Partai Demokrat ini.

Hanafi meminta, Bupati Nurhayanti, sebagai pimpinan tertinggi di Pemerintahah Kabupaten Bogor, jangan membiarkan kebijakan Dispenda terus berlanjut, karena tak menutup kemungkinan ada sebagian warga yang mengerti hukum menggugatnya ke PTUN.

“Piutang PBB itu kan bisa diampuni atau diputihkan lewat peraturan bupati (Perbup), seharusnya ini dilakukan, dan ini tak akan merugikan Pendapatan Asli Daerah (PAD), malah sebaliknya akan meningkat, karena warga yang akan mengurus akta jual beli tak perlu pusing membayar hutang PBB nya,” ungkapnya.

Sebelumnya, seorang wajib pajak bernama U. Wahyudin Khadafi berencana, menggugat class actionBupati Bogor, karena dianggap melakukan pembiaran. “Memang benar, Pemerintah Kabupaten Bogor sedang berupaya menaikan target perolehan PAD, namun jangan membebani masyarakat, kan masih banyak sektor lain yang belum tergali maksimal,” ujarnya.
Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Kadispenda) Dedi Bachtiar, dalam sebuah kesempatan berkilah, penarikan piutang PBB hingga 20 tahun kebelakang itu, karena dalam aturan, piutang pajak tidak ada kadaluarsa, artinya kapan pun bisa ditagih. “Makanya, kami tetap menerapkan kebijakan semua hutang PBB hingga 20 tahun kebelakang wajib hukumnya ditagih,” ujarnya. (zah)

ARTIKEL REKOMENDASI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *