LKPJ Malam Hari Bupati Sampaikan Silpa Tahun Anggaran Tembus 1,114 T

Cibinong – bogoronline.com – Alasan, banyak anggota DPRD sedang melaksanakan tugas keluar daerah, rapat paripurna DPRD dengan materi Laporan Kinerja Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun anggaran 2015 terpaksa dibahas malam hari, Jumat malam (7/4).
Menurut Ketua DPRD, Ade Ruhandi, rapat paripurna yang digelar di Gedung Serbaguna II sekretariat daerah itu tak lebih dari penyampaian LKPj dan pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kesehateraan Sosial.
“Belum pembahasan, setelah peyampaian, kita lihat pandangan-pandangan fraksi seperti apa. Kalau sudah disepakati, nanti dibahas oleh Badan Anggaran (Banggar), yang khusus membahas LKPj tahun 2015,” kata politisi Golkar itu.
LKPj sejatinya diserahkan ke DPRD pada bulan ketiga setelah akhir tahun anggaran. Namun, legislatif baru menerimanya pada Maret 2016 atau bulan keempat. Menurut Wakil Ketua DPRD, Saptariyani, baru diterimanya LKPj pada bulan ini untuk melihat keseriusan SKPD di Bumi Tegar Beriman.
“Memang DPRD yang memutuskan untuk menunda penerimaan LKPj. Ini keputusan dalam Badan Musyawarah (Bamus), untuk melihat keseriusan kepala dinas yang sering mangkir saat pembahasan raperda lalu,” kata politisi PDI Perjuangan ini.
Istri dari mantan Wakil Bupati Karyawan Faturachman menambahkan, selama berlangsungnya pansus pembahasan raperda, tak lebih dari 12 kepala dinas yang rajin hadir. “Padahal, itu usulan mereka lho. Tapi malah mereka yang ogah-ogahan. Jadinya, sisi pengawasan kami berkurang karena pansus yang terlalu lama,” katanya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bogor, Syarifah Sofiah menjelaskan, surat penyampaian LKPj telah dierahkan pada Maret 2016 lalu. “Memang harus diserahkan paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun anggaran,” katanya.
Jadi, kata dia, bulan Maret di tahun berikutnya harus sudah diserahkan. “Kalau memang ditunda dan baru diterima pada bulan keempat oleh DPRD, ya saya tidak tahu. Intinya, surat sudah masuk di bulan Maret, karena aturannya begitu,” katanya.
Data yang dihimpun Jurnal Bogor pada 2015, pendapatan daerah ditarget Rp 5,814 triliun dengan realisasi Rp 6,020 triliun. Sementara dari Rp 6,770 triliun belanja daerah, hanya terserap Rp 5,622 triliun atau Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) menyentuh Rp 1,148 triliun. (Zah)