by

Ngambil Piutang PBB Hingga 20 Tahun, Kebijakan Dispenda Diprotes

Cibinong – Kendati tak memiliki dasar hukum yang kuat, hanya berbekal rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Bogor, nekad mengambil piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 20 tahun kebelakang. Tak ayal, kebijakan yang dianggap memberatkan menuai protes di sejumlah wajib pajak.
“Kebijakan Dispenda itu jelas mempersulit wajib pajak yang akan mengurus Akta Jual Beli (AJB) tanah maupun bangunan, karena sebelum membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Pajak Penghasilan (PPH) atas penjualan, wajib pajak diharuskan membayar tunggakan PBB hingga 20 tahun kebelakang,’ kata seorang wajib pajak U. Wahyudin Khadafi, Minggu (10/04).
Menurut Khadafi, penarikan piutang PBB yang hanya berbekal rekomendasi BPK itu sama saja ilegal, karena hasil audit BPK itu bukanlah dasar hukum. “Yang namanya pajak baik itu yang ditarik pemerintah pusat, provinsi hingga daerah diatur dengan undang-undang. Ini kok hanya dengan rekomendasi berani menarik,” ungkapnya.
Khadafi berencana menggugat Bupati secara class action ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), karena dianggapnya sengaja melakukan pembiaran.
Padahal lanjut Khadafi, Bupati selaku kepala daerah bisa mengeluarkan kebijakan pengampunan bagi penungak PBB dengan mengeluarkan perbup, tapi kenapa tidak dilakukan.“Selama ini masyarakat khususnya wajib pajak dalam posisi yang mengalah, karena mungkin akibat ketidaktahuan mereka, jadi ini saatnya untuk bertindak membawa masalah ini keranah hukum,” sesalnya.
Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Kadispenda) Dedi Bachtiar dalam sebuah kesempatan berkilah, penarikan piutang PBB hingga 20 tahun kebelakang itu, karena dalam aturan piutang pajak tidak ada kadaluarsa, artinya kapan pun bisa ditagih. “Makanya, kami tetap menerapkan kebijakan semua hutang PBB hingga 20 tahun kebelakang wajib hukumnya ditagih,” ujarnya.
Dedi mengungkapkan, piutang PBB hingga 20 tahun ini, merupakan akumulasi piutang sejak tahun 1991 lalu, ketika penarikan pajak masih dilakukan Direktorat Pajak, Kementerian Keuangan. “Nilai piutang PBB sejak tahun 1991 hingga akhir 2015 lalu telah menembus angka Rp 1,1 triliun ditambah denda Rp 350 juta,” katanya. (zah)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed