Perempuan

 

Alimraatu imadul bilad, idza sholuhat sholuhat bilad, waidza fasadat fasadat bilad

Perempuan adalah tiang negara

Barangkali semua pemeluk agama Islam meyakini dan percaya bahwa dalam konteks kenegaraan menurut Islam, perempuan ditempatkan pada kedudukan yang sangat tinggi dan mulia. Hanya saja, penempatan kedudukan yang tinggi dan mulia tersebut selalu dalam relasi kultural yang tentunya multi tafsir dan persepsional. Sehingga tidak mengherankan kalau keberadaan perempuan senantiasa ditarik-tarik ke dalam ruang dan persepektifnya, yang antara satu dan lainnya bisa jadi berkontradiksi dan saling menegasikan.  Oleh karena itu, persolan emansipasi akan selalu dihadapkan kepada persolan kontradksi dan saling menegasikan itu, antara boleh  dan tidak boleh. Kalaupun boleh, sampai dimana? Semisal, “bolehkah perempuan menjadi panglima perang dan terjun ke garis dapan?”

 

Panglima perang dan terjun ke medan perang adalah kedudukan yang sangat tinggi dan mulia, yang hal itu pernah dilakukan oleh Cut Nyak Dien. Juga dalam cerita wayang purwa, Srikandi menjadi panglima perang dari pihak Pandawa melawan Dewabrata (Bisma) sebagai panglima perang dari pihak Astina. Akal sehat kita tentunya akan menyatakan bahwa hal itu jauh lebih mulia ketimbang perempuan yang ditempatkan di garis belakang dengan kedudukan sebagai penghibur dan menjadi pemuas nafsu para prajurit laki-laki. Permisalan antara perempuan sebagai panglima perang dan sebagai penghibur di garis belakang ini, boleh tidaknya merupakan suatu tafsir yang dapat dianggap kontradiktif dan saling menegasikan, dan itu dapat menciptakan norma-norma, baik bersifat laten maupun manifestasi dalam pranata kehidupan yang lebih kompleks.

 

Perempuan dalam emansipasinya bukan sesuatu yang muluk, bahkan sebaliknya dapat dikatakan sesuatu yang sederhana. Misalnya menjadi pejabat, memimpin perusahaan, menjadi aktivis sosial merupakan suatu fenomena saja dari adanya emansipasi. Sedangkan perempuan dalam emansipasinya adalah bagaimana agar perempuan dapat mengembangkan bakat dan minatnya secara optimal tanpa terkungkung oleh pranata-pranata sosial dan nilai-nilai kultur yang membelenggu. Untuk itu, tafsir, determinisme, dan yang kontradiktif dan saling menegasikan dalam konteks emasipatoris, di satu sisi merupakan proses dialog kultural menuju kesadaran yang mencerahkan, namun di sisi lain, hal itu merupakan kungkungan yang membelenggu, dan akan selalu terjadi serta akan selalu membayang-bayangi eksistensi perempuan Indonesia ke depan,

 

Betapapun persoalan emansipasi perempuan bagi bangsa Indonesia dalam konteks hari ini, sebagian besarnya dapat dikatakan sudah tidak menjadi masalah, karena berbagai kedudukan berikut prestasinya, seperti kepala negara, menteri, gubernur, bupati, juga pada bidang pekerjaan profesional, seperti direktur, manager, pakar bidang keilmuwan, di samping kita telah memiliki undang-undang sebagai payung hukum yang memperkuat dan membela hak-hak perempuan. Namun hal-hal yang telah disebutkan itu masih dalam konteks fenomena yang terasa formalistik, institusional, dan pragmatis, belum menyentuh paradigmanya atau hal-hal yang substantif, di antarnya nilai, keyakinan, spiritualitas, kecenderungan, dan relasi-relasional yang dapat menjadi “gereget” kultural. Oleh kerena itu, pada edisi April,  pada Hari Kartini ini yang merupakan manifestasi hari kebangkitan perempuan Indonesia, maka redaksi menurunkan jejak, perjuangan, dan pemikiran perempuan Indonesia sebagai refleksi ke depan. Selengkapnya, baca Majalah Bogor.

 

Aldi Supriyadi

Direktur PT Bogor Samudra Media

 

Comments




Leave a Reply

Your email address will not be published.