Cibinong-bogoronline.com-Guna memaksimalkan kinerja di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan belum ada laporan secara formal oleh tim Panitia Khusus (Pansus) LKPJ, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor sudah memberikan sinyal kepada Bupati Bogor untuk segera melakukan penyegaran bagi pejabat esselon II.
“Seluruh dinas dan camat itu harus dilakukan penyegaran oleh Bupati Bogor. Itu menjadi hak preoritas Bu Yanti,” ujar Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Ade Ruhandi kepada wartawan di Cibinong, kemarin.
Menurutya, perlu adanya perombakan para pembantu tugas Bupati itu untuk menjadikan Kabupaten Bogor ini lebih baik lagi kedepannya. Pihaknya hanya memiliki peran pengawasan kinerja perintah daerah dan menyuarakan aspirasi rakyat Kabupaten Bogor saja. “Tata kelola pemerintahan itu menjadi tanggungjawab Bupati, kalau kami hanya dari sisi pengawasan. Penyegaran ini bisa memperbaiki Kabupaten Bogor kedepan lebih baik lagi,” kata Jaro Ade sapaannya.
Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor ini mengungkapkan, tercetusnya penyegaran pagawai eselon II di dinas termasuk para camat berangkat dari evaluasi APBD 2015. Masih kata Jaro Ade, dirinya belum mendapatkan laporan dari hasil on the spot 3 kelompok yang dikordinatori oleh para Wakil Ketua DPRD.
“Masih ada pembahasan lanjutan dulu dengan 3 tim DPRD yang sudah bekerja selama 3 hari belakangan ini. Tapi yang pasti langkah Bupati itu harus sesuai dengan Undang-Undang (UU) Aparatur Negeri Sipil (ASN),” ungkapnya.
Lebih lanjut Jaro Ade menerangkan, perlu diingat juga, bahwa Bupati itu merupakan jabatan politis, dan sekarang ini didukung semua termasuk bukan parpol pendukung pada Pilkada lalu. “Yang dalam Pilkada dulu PDIP tidak mendukung, tapi dalam pelaksanaan pemerintahan Ibu Yanti ini PDIP membantu didalam kebersamaan,” terangnya.
Terpisah, Bupati Bogor Nurhanti mengakui jika pihaknya terlebih dahulu akan melakukan koreksi di internal eksekutif. “Nanti dievaluasi dulu sebab ada mekanismenya dan tahapan yang harus ditempuh untuk penyegaran di SKPD,” kata Nurhayanti.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor Ade Munawaroh Yasin (AMY) menuturkan, untuk mengetahui dan memastikan program-program di SKPD berjalan atau tidak, pihaknya melakukan kunjungan langsung ke sejumlah SKPD yang dibentuk tiga tim on the spot.
“Anggota badan anggaran yang jumlahnya 25 orang dibagi menjadi tiga tim untuk melakukan on the spot, tujuannya yaitu untuk melakukan pemantauan langsung ke lapangan di SKPD, apakah ada program yang berjalan atau tidak. Rata-rata penyerapannya diatas 85 persen di SKPD,” tuturnya.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menambahkan, adapun Silpa yang mencapai Rp 1,1 triliun menurutnya ada beberapa hal seperti halnya penghematan dan juga bantuan pusat dan propinsi yang tidak terserap sehingga tidak dapat dicairkan karena turunnya dipenghujung tahun sehingga tidak dapat dikerjakan. “Penyerapan anggarannya cukup bagus, dan kita lebih besar penyerapannya dari daerah lain kok. Makanya jangan dilihat dari besarannya Silpa,” tukasnya. (adi)
