Pegawai ESDM Dijamin Punya Pekerjaan

Cibinong – Rencana peleburan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM), ke Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pertambangan yang dikelola Pemerintah Provinsi Jawa Barat, diminta tidak dilakukan terburu-buru, tapi harus bertahap.

“Memang benar, saat kabupaten atau kota tak lagi berwenang mengelola pertambangan, karena sudah diambil alih provinsi, namun bukan berarti pengambilan kewenangan itu langsung disertai dengan penyerahan pegawai dari daerah kabupaten atau kota ke provinsi,” kata Menteri Pendayagunaan Apatatur Negara dan Reformasi Birokrasi Chrisnandi, kepada wartawan.

Menteri Yuddy memberikan toleransi waktu paling lama satu tahun, untuk massa  transisi. “Satu tahun cukuplah, daerah yang memiliki Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau Dinas Pertambangan untuk mendata pegawai mana saja yang akan dipindahkan atau dijadikan pegawai provinsi,” ujarnya.

Menteri Yuddy meminta pegawai ESDM tak perlu galau atau risau. Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, memang disebutkan kewenangan pengelolana pertambangan diambil alih provinsi.

“Namun Kementerian ESDM saat ini sedang menggondok, apa saja yang menjadi tugas atau kewenangan provinsi dan mana saja yang jadi kewenangan kabupaten atau kota, intinya saling berbagi peran,” jelasnya.

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Dadang Irfan menjelaskan, pihaknya saat ini sedang menginventarisir dan memilah-milah mana pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan pertambangan dari 140 pegawai ESDM.

“Pegawai punya latar belakang ilmu pertambangan, kemungkinan diambil jadi pegawai Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat,” katanya beberapa waktu lalu.

Dadang menambahkan, pihaknya akan menjembatani pegawai yang kemungkinan akan luntang-lantung, lantaran tidak memiliki latar belakang pendidikan pertambangan. “Kalau yang tidak diambil Pemprov Jabar, kami akan jembatani mereka. Intinya, tetap sebagai pegawai pemkab,” ujarnya. (zah)

Comments




Leave a Reply

Your email address will not be published.