Ribuah Buruh  Belum Jadi Anggota BPJS Ketenagakerjaan, Yous Minta Bantuan Kemenaker

Cibinong – bogoronline.com – 40 persen atau sekitar 1.097 dari 2.743 perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Bogor, sampai sekarang belum mendaftarkan buruhnya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Ironisnya lagi, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans), tak berdaya menghadapi perusahaan yang ogah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, dengan alasan tak memiliki kewenangan.

“Kewenangan untuk menindak perusahaan atau pengusaha yang tak mendaftarkan karyawan/pegawainya menjadi peserta BPJS ada di Kementerian Tenaga Kerja, tentunya berdasarkan laporan dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi,” kata Kepala Disosnakertrans Yous Sudrajat, kepada wartawan, Rabu (22/06).

Merujuk pada aturan Undang-undang Nomor 24 tahun 2011, kata Yous, setiap perusahaan yang memiliki karyawan wajib menjadi anggota BPJS. “Sanksi perusahaan yang tak mendaftarkan karyawan menjadi anggota BPJS sangat berat, diantaranya tak boleh mendapatkan pelayanan publik dan dilarang mengikuti lelang proyek-proyek yang dibiayai anggaran pemerintah dari pusat hingga daerah,” tegas mantan kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) itu.

Selain sanksi administratif, kata Yous, masih ada sanksi lain yakni pidana penjara selama delapan tahun dan denda sebesar Rp 1 miliar. “Untuk perusahaan yang belum mendaftarkan pegawai sebagai anggota BPJS, kami tetap mengajaknya, karena merupakan perintah undang-undang. Nah, bila ajakan kami tak direspon, sangat terpaksa kami akan melaporkan ke Kementerian Tenaga Kerja,” katanya.

Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Zaky Budiman menambahkan, selain Undang-undang Nomor  24 tahun 2011, kewajiban perusahaan mendaftarkan pegawainya menjadi anggota BPJS juga diatur dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang jaminan sosial.

“Kami terus memberitahukan kepada perusahaan yang belum memasukkan pegawainya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, jika masih membandel kami akan berikan sanksi lanjutan berupa teguran, sanksi pidana hingga sanksi denda,” katanya.

Zaky mengungkapkan, masih banyaknya perusahaan yang belum mendaftarkan pegawainya menjadi anggota BPJS, karena pengurusannya berbelit-belit. Alasan perusahaan yang masih nakal karena tidak paham, ribet pengurusannya hingga keberatan membayar biaya iuran BPJS,” ungkapnya. (zah)

Comments




Leave a Reply

Your email address will not be published.