Tagih Empat Sertifikat HPL Pasar Parung dari Tangan Swasta, Pemkab Harus Minta Bantuan Kejaksaan

Cibinong – bogoronline.com – Pemerintah Kabupaten Bogor harus meminta bantuan Kejaksaan Negeri Cibinong, untuk menagih atau menarik empat buku sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Pasar Parung, yang kini berada ditangan pihak swasta, sebagai jaminan hutang PT. Lestari Indah Persada Raya (LIRP), selaku pengembang Pasar Parung.

“Bagaimana pun caranya, yang jelas empat HPL milik Pemerintah Kabupaten Bogor harus kembali, karena itu merupakan aset milik daerah. Pemerintah Kabupaten Bogor harus minta bantuan Kejaksaan Negeri Cibinong, untuk menarik empat buku sertifikat tersebut,” kata Ketua DPRD Ade Ruhandi kepada Wartawan, Senin (13/06).

Ketua DPD Partai Golkar ini mengaku prihatin dengan kondisi Pasar Parung, karena selama hampir 14 tahun, kasusnya tak pernah selesai. Kendati Pemerintah Kabupaten Bogor telah mengucurkan bantuan anggaran untuk pembangunan fisiknya.

“Kasus Pasar Parung itu tak hanya merugikan pedagang saja, tapi juga Pemerintah Kabupaten Bogor, apalagi sekarang empat buku sertifikat HPL berada ditangan pihak swasta,” ujarnya.

Terkait rencana pembentukan panitia khusus (Pansus) yang digulirkan Komisi II, pria yang akrab dipanggil Jaro Ade ini akan mendukungnya, sepanjang pansus itu dibentuk untuk kepentingan Kabupaten Bogor dan hajat hidup orang banyak. “Tapi, saya belum terima laporan dari Komisi II terkait rencana pembentukan Pansus Pasar Parung,” katanya.

Anggota Komisi II DPRD Hendrayana ditemui terpisah membenarkan, soal rencana pembentukan Pansus Pasar Parung. “Tapi baru sekedar rencana yang mengemukan saat rapat dengan PD. Pasar Tohaga, yang khusus membahas masalah Pasar Parung,” ungkapnya.

Hendrayana mengaku bingung, kenapa sertifikat HPL bisa berpindah tangan kepihak swasta untuk dijadikan jaminan hutang. “Ini yang harus diusut siapa saja yang berperan dan menikmati uang dari agunan sertifikat tersebut,” tegasnya.

Haris Maraden, Aktivis Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Gerak), kasus Pasar Parung itu sudah masuk katagori berjamaah. “Agar kasus Pasar Parung itu selesai, pihak-pihak yang terlibat apalagi menikmati uang dari agunan sertifikat harus diseret ke meja hijau,” ujarnya.

Direktur Eksekutif  Center For Budget Analysis (CBA) Ucok Sky Khadafi menegaskan kasus Pasar Parung itu sudah memenuhi unsur tindak pidana korupsi berjamaan, aparat penegak hukuk harus berani membongkarnya dan kasus tersebut dipastikan melibatkan banyak pihak.

“Selain pengembang (swasta), pihak dari unsur Pemerintah Kabupaten Bogor sudah pasti ada yang terlibat, karena tak mungkin buku sertifikat bisa berpindah tangan kepihak swasta, apalagi sekarang dijadikan jaminan hutang,” ungkapnya. (Zah)

Comments




Leave a Reply

Your email address will not be published.