Pemkab Bogor Tak Kuasa Tutup PT JDG

CIBINONG- Paguyuban Petani Ikan Kecamatan Pamijahan, kembali mendatangi komplek Pemerintahan Kabupaten Bogor, menuntut ketegasan pemerintah daerah terhadap operasional Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) PT Jaya Dinamika Geohiroenergi (JDG), Kamis (26/1). Namun, Bupati Bogor, Nurhayanti dalam rekomendasinya tidak bisa menghentikan operasional PT JDG.

Massa yang terdiri dari 100 orang lebih petani ikan dari Kecamatan Pamijahan itu menuntut Bupati Bogor melaksanakan eksekusi surat rekomendasi yang telah dibuat dan ditandatangani yang dikeluarkan DPRD Kabupaten Bogor.

“Tentang pemberian izin lokasi seluas 30 ribu meter persegi kepada PT JDG. Dalam poin satu butir sembilan. Bahwa ijin bisa dibatalkan jika ada yang tidak sesuai dengan apa yang ada di lapangan,” kata kuasa hukum paguyuban, Gery Permana.

Dalam rekomendasi yang ditandatangai Ketua DPRD Ade Ruhandi, tertanggal 6 Januari 2017, poin satu meminta kegiatan PT JDG dihentikan dan dikaji ulang oleh pemerintah daerah.

“Selain itu, kami juga terus mengupayakan kerugian material dengan total Rp 6,5 miliar akibat longsoran yang diakibatkan proyek PLTM di Daerah Asli Sungai (DAS) Cisadane sungai Cianten, Desa Cibunian, Ciasmara, Cibitung Kulon dan Cibitung Wetan, Kecamatn Pamijahan,” tandas Gery.

Namun, dalam jawaban Bupati Nurhayanti atas rekomendasi DPRD Kabupaten Bogor, untuk menghentikam kegiatan PT JDG, tidak dikabulkan karena yang mengeluarkan ijin PT JDG langsung dari pemerintah pusat. Namun, Pemkab Bogor akan berkonsultaso dengan pemerintah pusat lewat Kementerian ESDM.

“Iya, kita akan berkoorsinasi dengan pemerintah pusat karena yang mengeluarkan izinnya dari Kementerian ESDM,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pandji Ksatriyadi, yang ditugaskan menemui demonstran.

Poin lainnya kata Pandji, jika pemerintah daerah dengan petani ikan tidak menemui kesepakatan, maka akan ditempuh lewat jalur huku. “Kami akan melakukan langkah kongkret, tapi jika tidak ada kesepakatan, maka petani disarankan menempuh jalur hukum,” tukas Pandji. (cex)

Comments




Leave a Reply

Your email address will not be published.