Polri Harus Batalkan Kenaikan STNK Dan BPKB

bogorOnline.com-

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane meminta Polri membatalkan kenaikan tarif pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Surat Ijin Mengemudi (SIM) dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).

Menurutnya, dalam UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pasal 31 ayat 4 disebutkan, penentu biaya/tarif pelayanan publik ditetapkan dengan persetujuan DPR atau DPRD. Sementara, kenaikan tarif tersebut belum dibahas DPR dan belum tetapkan DPR.

“Sehingga penerapan kenaikan itu merupakan sebuah pelanggaran hukum,” ujar Neta dalam keterangan persnya, Jakarta.

Indonesia Police Watch (IPW) menegaskan penyesalannya atas sikap Polri yang mengabaikan UU Pelayanan Publik. Sikap mengabaikan tersebut, lanjut Neta, menunjukkan bahwa Polri semakin arogan dan tidak patuh hukum.

“Sikap ini sangat disayangkan, mengingat Polri adalah lembaga penegak hukum tapi ternyata tidak patuh hukum. Untuk itu IPW mendesak Polri segera membatalkan kenaikan tarf pengurusan STNK,SIM dll itu,” kritiknya.

Lebih lanjut Neta menerangkan, Polri sebagai aparatur penegak hukum diharapkan harus mampu memberi contoh agar seluruh komponen masyarakat di negeri ini patuh hukum dan taat pada undang undang.

“Jangan mentang mentang sebagai institusi penegak hukum Polri bisa seenaknya melakukan pelanggaran hukum atau mengabaikan undang undang. Sehingga sebuah produk, yakni kenaikan tarif pengurusan STNK dll, yang belum dibahas DPR sesuai UU Pelayanan Publik, sudah ditetapkan dan diterapkan kepada publik,” sebut Neta.

IPW pun mengecam keras, jika Polri tetap nekat memberlakukan kenaikan tarif pengurusan SIM dll itu. Jika Polri memang berkeinginan menaikkan tarif tersebut, kata Neta, harus sabar menunggu pembahasan dan persetujuan DPR seperti yang diamanatkan UU Pelayanan Publik.

“Sehingga Polri tidak dituding arogan dan mengabaikan UU Pelayanan Publik,” pungkasnya.(rul)

Sumber: sumber lensaindonesia.com

Comments