Jurus Ngeles Pemkab Bogor Soal Endapan Dana Rp 833 Miliar

CIBINONG- Pemerintah Kabupaten Bogor coba mengklarifikasi rilis Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI soal endapan perbankan sebesar Rp 833,2 miliar. Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Adang Suptandar, endapan itu sulit dihindari karena memang sudah ada di kas daerah.

Adang menjelaskan, uang itu merupakan cash budget daerah yang telah diprogram dan bisa dicairkan sesuai jadwalnya. Misalnya, setiap tahun cash budget keluar pada triwulan I, II dan III.

“Sudah terprogram seperti itu, saya juga mau tahu nih Kemenkeu itu lihatnya dari mana. Tapi yang jelas, banyak komponen di dalam uang itu. Tak semata uang yang idle (diam),” kata Adang, Kamis (2/2).

Komponen itu, kata Adang, diantaranya dari anggaran pekerjaan fisik, efisiensi paket pekerjaan, hingga bunga deposito dari giro yang sewaktu-waktu bisa dicairkan saat dibutuhkan.

“Jika fisik, ada yang baru dibayarkan pada akhir tahun. Namun, ada juga beberap yang belum dibayarkan karena memang pekerjaan yang belum selesai dan diluncurkan ke 2017,” tegas Adang.

“Begitu juga, untuk giro. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) juga boleh mengatur itu (bunga deposito). Dari giro, dipindahkan ke deposito dan bunganya masuk ke pendapatan lain-lain yang sah,” jelas Adang.

Adang menambahkan, APBD yang keluar, selalu terdata lewat Surat Permohonan Pencairan Dana (SP2D). “Atau sesuai permintaan dari pengguna anggaran,” tukasnya.

Yang jelas, kata pria yang hobi bersepeda itu, perhitungan akhir di kas daerah Kabupaten Bogor tak lebih dari Rp 650 miliar dari efisiensi pekerjaan dan dana yang tidak terserap.

“Makanya, kita mau tahu nih rilis Kemenkeu itu dari kapan periode kapan. Karena uang di kas daerah tidak mungkin diendapkan dengan sengaja. Tentu itu sebuah pelanggaran,” tegasnya. (Cex)

Comments




Leave a Reply

Your email address will not be published.