Kilas

Pembangunan Transmart Tajur Harus Dikaji Mendalam

bogorOnline.com

Perencanaan pembangunan Transmart di Jalan Raya Tajur, Kelurahan Pakuan, Kecamatan Bogor Selatan, sampai saat ini belum mengantongi perizinan dari Pemkot Bogor. Keberadaan supermarket besar itupun harus sesuai dengan peraturan tata ruang dan wilayah Kota Bogor.

Kepala Bappeda Kota Bogor, Erna Hernawati mengatakan,keberadaan bangunan baru harus menyesuaikan dengan peraturan tata ruang Kota Bogor. Namun terkait masalah perizinan bangunan, Bappeda sudah tidak dilibatkan lagi, apalagi bangunan itu seluas dibawah 5000 meter persegi.

“Kita lihat di tata ruangnya dan nanti ada kajian dari sejumlah dinas terkait, bukan hanya di Bappeda saja, soal amdal lalin, soal lingkungan hidup, dan PUPR serta dinas teknis lainnya. Jadi tidak hanya tata ruangnya juga, semua daya dukung harus betul-betul diperhatikan untuk bangunan baru, apalagi bangunan bisnis komersial berskala besar,” ungkap Erna, kepada wartawan, Selasa (6/2/18).

Ia menjelaskan bahwa kaitan soal revisi RDTR Kota Bogor, saat ini sudah beres dibahas dan tinggal menunggu disosialisasikan. Untuk sosialisasi harus menunggu dulu peraturan daerahnya. Kalau misalkan ada bangunan, sudah pasti sifatnya memberikan bangkitan ataupun pergerakan tinggi di wilayah karena pengembangan itu sifatnya delivery. Semua aspek harus diperhatikan, utamanya masalah amdal lalu lintas, amdal lingkungan, garis sepadan jalan, karena kawasan Jalan Raya Tajur merupakan wilayah rawan kemacetan lalu lintas.

“Daya dukung lahannya untuk bangunan itu harus di lihat dulu agar tidak menimbulkan dampak dampak, terutama dampak kemacetan disana,” jelasnya.

Terpisah, Kabid Gakperda Satpol PP Kota Bogor, Dani Suhendar menegaskan, bahwa pembangunan Transmart sampai saat ini belum memiliki perizinan.

“Belum ada izinnya dan kita akan melakukan pengecekan ke lapangan,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa, tindakan tegas akan dilakukan apabila pihak Transmart ngotot membangun tanpa ijin.

“Kita akan tindak tegas, dan sampai saat ini Satpol PP belum mendapatkan pelimpahan berkas soal Transmart dari Dinas Perumkim,” pungkasnya. ( Nai/ist)