bogorOnline.com-KOTA BOGOR
Memperingati Hari Jadi (HJB) ke 544 yang jatuh pada 3 Juni 2026, Pengurus cabang pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kota Bogor Datang ke balaikota untuk unjuk rasa kepada Pemerintah belum lama.
Mahasiswa yang datang berjumlah
Para mahasiswa menegaskan bahwa momen HJB seharusnya tidak hanya diisi dengan pesta pora, panggung hiburan, atau pajangan spanduk semata.
Ia menuntut Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor untuk melakukan evaluasi total terhadap berbagai masalah krusial yang langsung menyentuh kehidupan warga sehari-hari.
Ketua Umum PC PMII Kota Bogor, Toni Alfazri, menyampaikan,
”Di balik kemeriahan perayaan kota, masyarakat di akar rumput justru masih harus berhadapan dengan kemacetan parah, pengangguran yang tinggi, dan janji politik yang belum terealisasi,” ujar Toni.
Berdasarkan hasil kajian internal organisasi, ada tujuh sektor utama yang dinilai raportnya merah dan membutuhkan pembenahan mendesak dari Wali Kota Bogor Dedie A Rachim beserta jajarannya.
Di sektor pendidikan, mahasiswa menyoroti semrawutnya sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) akibat maraknya manipulasi Kartu Keluarga dan fenomena “titip nama”.
Masalah ini dinilai mencederai keadilan ekonomi dan memicu tingginya angka putus sekolah.
Tak hanya pendidikan, sektor kesehatan juga mendapat rapor buruk karena masih sering ditemukan pasien kurang mampu yang dipersulit atau ditolak masuk ruang rawat inap dengan dalih kamar penuh.
Mahasiswa pun mendesak adanya sistem transparansi ketersediaan kamar rumah sakit secara langsung atau real-time.
Kondisi perekonomian warga juga tak luput dari kritik.
”Data bahwa angka pengangguran di Kota Bogor masih tertahan di level kritis 8,13 persen,” ujarnya
Guna mengatasi hal ini, mereka menuntut kebijakan tegas yang mewajibkan seluruh perusahaan dan industri di Bogor untuk menyerap minimal 70 persen tenaga kerja lokal ber-KTP Kota Bogor.
Masalah kesejahteraan ini kian diperparah dengan kemacetan lalu lintas yang semakin menggila akibat program penataan transportasi massal dan konversi angkot yang dinilai mandek atau jalan di tempat.
Dari sisi pembangunan fisik, mahasiswa menilai Pemkot Bogor abai terhadap tata ruang kota.
Obral izin bangunan komersial dituding telah mengikis daerah resapan air, sehingga memicu banjir lintasan dan longsor setiap kali hujan deras turun.
Selain masalah lingkungan, isu sosial seperti meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak turut mencoreng jargon Bogor sebagai “Kota Layak Anak”.
Mahasiswa mendesak pemulihan psikologis gratis bagi korban serta perlindungan yang lebih nyata di tingkat masyarakat.
Mengendus adanya kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) akibat pengawasan pajak hotel, restoran, dan hiburan yang lemah.
Mereka mendesak optimalisasi alat perekam transaksi atau tapping box agar tidak ada lagi celah manipulasi pajak oleh oknum wajib pajak nakal.
“Pemerintah daerah segera mengambil sikap dan memberikan solusi nyata atas seluruh persoalan ini,” tuturnya.
Ia mengancam, apabila tuntutan dan jeritan hati masyarakat ini tetap diabaikan, para mahasiswa siap turun ke jalan dengan membawa gelombang massa aksi yang jauh lebih besar.(rul)
