WARGA ANGGAP APARAT TIDAK BECUS DAN SIAP “ONTROG” PEMPROV JAWA BARAT

TUNTUT JALUR TAMBANG DAN PEMBERLAKUAN JAM OPERASIONAL PUKUL 20.00 WIB SAMPAI 04.WIB

PARUNGPANJANG – Rapat audiensi antara Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika), pengusaha galian (Quari), transporter dan masyarakat Parungpanjang berlangsung sengit. Pasalnya, perwakilan warga menganggap musyawarah di level kecamatan dan kabupaten sudah sering dilakukan, namun tidak membawa hasil maksimal.

“Sudah berulangkali rapat namun hasilnya tetap saja nihil. Kalaupun ada kesepakatan, ujungnya pasti dilanggar dan dilupakan. Jadi intinya kita harus datangi Pemprov Jawa Barat, saya siapkan dua (2) bis, untuk ke Bandung.” Teriak Ujang Sutisna seorang warga dalam rapat audiensi di Aula Kantor Kecamatan Parungpanjang, Senin (9/7/2018).

Sementara tokoh masyarakat Parungpanjang TB Ule Sulaeman menandaskan, warga Parungpanjang sudah bosan mendengar bahasa pengalihan tentang kewenangan dan basa basi tentang tugas pokok dan fungsi (tupoksi) setiap instansi. “Jujur saja, intin masalahnya karena semua pihak tidak ada niat dan tidak becus menyelesaikan masalah ini. Sudah 20 tahun lebih warga Parungpanjang merasakan, mengeluhkan, dan menyuarakan dampak buruk tambang. Namun tidak kelar – kelar.” ungkapnya.

Sedangkan perwakilan dari organisasi Masyarakat Peduli Parung Panjang (MP3) Aris Gunawan mengatakan, tuntutan utama warga adalah pemberlakuan jam operasional atau jam melintas bagi truk tambang di wilayah Parungpanjang yang disamakan dengan pemberlakuan jam operasional di wilayah Gunungsindur dan Rumpin.

“Itu saja dulu yang dikonkretkan. Termasuk penertiban sopir dibawah umur dan penegakan peraturan bagi yang melanggar kesepakatan tersebut. Prinsipnya, kami tidak mau mengganggu usaha tambang dan usaha transporter, tapi mengajak berbagi keadilan dan hak dalam penggunaan jalan,” tegasnya.

Dia menandaskan, jika kesepakatan tersebut tidak bisa dilakukan, pihaknya siap kembali melakukan aksi unjuk rasa. Dia menganggap, prosedur lain seperti pembuatan Perda dan lainnya memerlukan jangka waktu yang lama dan panjang. Maka kesepakatan atas tuntutan yang ada saat ini, salah satunya pemberlakuan jam operasional adalah langkah konkret yang lebih nyata.

“Kami minta para pengusaha galian, transporter dan Muspika memahami hal ini. Kami akan tetap mendatangi DPRD Kabupaten dan Provinsi pada kesempatan selanjutnya, hingga jalur tambang direalisasikan.” tandasnya.

Pantauan bogoronline.com, rapat audiensi dipimpin langsung Camat Parungpanjang Edi Mulyadi, didampingi Kapolsek Parungpanjang Kompol Nurohim serta Danramil 2119 Parungpanjang Kapten (infanteri) Agus Purnomo diwakili Batuud Koramil Peltu Abdulah. Hadir pula perwakilan  Dishub Kabupaten Bogor, Dishub Jawa Barat, Dinas PUPR Kabupaten Bogor dan para Kepala Desa.

Sementara di rapat tersebut, tidak terlihat perwakilan perusahaan transporter. Anggota DPRD Kabupaten Bogor Egi Gunadi Wibawa mengatakan jika dirinya siap mengawal perjuangan masyarakat hingga ke tingkat provinsi. “Jadi jangan sampai disini. Ayo datang beramai – ramai ke provinsi. Karena memang tidak akan selesai disini, sebab kewenangan ada di Pemprov Jawa Barat.” tegasnya. (MUL)

Comments