Terindikasi Tidak Netral dan Cacat Hukum, Madekan Gugat Mukab Kadin Bogor di PN Cibinong

Cibinong – bogorOnline.com

Musyawarah Kabupaten (Mukab) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Bogor berbuntut panjang. Salah satu bakal calon ketua, H. Madekan Achmad Sakim (MAS) menempuh jalur hukum karena tidak menerima hasil mukab. Melalui kuasa hukumnya, ia sudah mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Cibinong pada Senin, (11/3/19).

Bos PT Galuga Jaya Grup itu menyebut, Mukab VII Kadin Kabupaten Bogor cacat hukum. Panitia pelaksana mukab terindikasi tidak netral dan mengabaikan haknya sebagai kandidat ketua. Madekan mengaku dirugikan dan dijatuhkan martabatnya. Sebab, secara sepihak panitia memutuskan mencoret namanya dari bursa pencalonan. Ia dianggap tidak memenuhi syarat sebagai calon ketua.

“Saya sebagai salah satu bakal calon tidak diberi kesempatan untuk mengklarifikasi keputusan verifikasi syarat calon. Seharusnya, pimpinan sidang atau panitia pelaksana mengundang atau menghadirkan semua calon di tengah forum. Ini tiba-tiba langsung dilakukan penetapan calon ketua. Ini kan sama saja main gunting hak kandidat ,” kata H. MAS didampingi Hadi Darussalam, SH selalu kuasa hukum dari Kantor Hukum Bangun Mulia & Associates, melalui siaran pers yang diterima redaksi, Rabu, 13 Maret 2019.

Hadi Darussalam menyatakan, ada unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan panitia pelaksana mukab dan calon petahana. Disebutkan, Mukab Kadin yang digelar di Hotel Lor In Sentul pada 4 Maret 2019 lalu itu, mengabaikan tata cara persidangan. Padahal, mukab sebagai forum tertinggi bagi organisasi dalam mengambil keputusan.

Untuk itu, lanjut Hadi Darussalam, setelah mengumpulkan bukti-bukti dan menganalisanya, H. MAS bulat memperkarakan hasil Mukab VII Kadin Kabupaten Bogor. Surat gugatan terdaftar dengan nomor 64/pdt.g/2019/ pn. cbg. Gugatan dikuasakan kepada Teger Bangun, SH dan Hadi Darussalam, SH dari Kantor Hukum Bangun Mulia & Associates, ang beralamat di Komplek Sapta Marga No.67, Leuwiliang, Kabupaten Bogor.

“Ada 14 poin yang menjadi dasar gugatan terhadap Tergugat I Ketua Kadin Kabupaten Bogor dan Tergugat II Panitia Pelaksana Mukab VII Kadin. Pada poin empat, penggugat sudah merasakan ketidaknetralan panitia, ” jelas Hadi.

Padahal, lanjutnya, seperti dituangkan dalam poin enam dan tujuh, mayoritas Panitia Pengarah Mukab sudah memberikan harapan bahwa H. MAS bakal diloloskan menjadi salah satu calon ketua. Hal itu mengemuka setelah para pihak melakukan komunikasi intensif dan lobi dengan sebagian pengurus Kadin.

“Dalam proses pra mukab, penggugat dimintai dan telah mengeluarkan biaya tidak sedikit, yakni hingga ratusan juta rupiah. Totalnya sekitar Rp 500 juta rupiah. Pak Madekan dirugikan secara materil dan imateril,” tegas Tim Hukum H. MAS.

Selain kerugian materil, berdasarkan materi gugatan, Tim Hukum H. MAS melihat indikasi pelanggaran yang dilakukan panitia pengarah dan panitia pelaksana Mukab Kadin. Hal tersebut diurai pada poin 10, diantaranya tidak ada pendaftaran dan verifikasi peserta sidang, tidak dijalankannya pemilihan pimpinan sidang dan tidak ada penyerahan pimpinan (demisioner) kepada sidang ketua lama ke panitia mukab.

“Keputusan musyawarah pun hanya dibacakan tanpa adanya penandatanganan pimpinan sidang dan anggotanya,” sebut Hadi.

Berdasarkan 10 poin di atas, Tim Hukum H. MAS menyatakan, pemilihan Ketua Kadin Kabupaten Bogor periode 2019-2024 cacat hukum dan penggugat meminta Majelis Hakim PN Cibinong menganulir seluruh keputusan atau hasil Mukab Kadin 2019.

“Ini sebagai pelajaran dan pembelajaran terhadap semuanya. Soal musyawarah organisasi jangan dianggap main-main, karena ini forum tertinggi organisasi dalam mengambil keputusan, ” tandas H. MAS.

Selain meminta pengadilan menganulir hasil Mukab Kadin, penggugat menuntut para tergugat dihukum dan mengembalikan atau mengganti kerugian Materil dan Immateril dengan total keseluruhan sebesar Rp 10.500.000.000 atau sepuluh milyar lima ratus juta rupiah. Selain itu, penggugat pun memohon gugatan disahkan dan dijalankan sesuai prosedur hukum yang ada.

“Walaupun ada upaya banding, perlawanan, kasasi atau Majelis Hakim berpendapat lain, saya mengharapkan keadilan dalam putusan yang seadil-adilnya,” pungkas H. MAS. (*)