PGH PARUNGPANJANG




Dana RTLH Tak Bisa Dicairkan, Wanita Ini Ngadu ke Dewan

Bogor Selatan – bogorOnline.com

Realisasi pencairan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Tahun Anggaran 2019 tak berjalan mulus dirasakan warga Kampung Sirnasari Ampera RT04 RW04, Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Sri Sulastri (45), tak bisa mencairkan dana bantuan sosial tersebut lantaran sang suami, Surono (55) tengah bekerja di luar daerah.

Sri Sulastri mengungkapkan, ihwal mula pengajuan permohonan program RTLH memang dilakukan oleh suaminya pada akhir 2016 lalu. Namun sejak setahun kebelakang, Surono pergi untuk bekerja sebagai buruh bangunan di daerah Batam.

“Suami saya bekerja dikontrak di Batam. Tahun ini adalah tahap pencairan RTLH tapi ditolak karena tidak bisa diwakilkan atas nama istri. Saya mengajukan pencairan ke BPKAD,” ungkap Sri yang didampingi Ketua RT04, Rudi, Kamis 19 September 2019.

Sri tak berhenti begitu saja. Iapun berusaha mencari tahu untuk penjelasan lain dengan mendatangi Bidang Administrasi Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bogor dan menanyakan juga perihal ini kepada pihak kecamatan serta kelurahan.

“Sudah diadukan ke kemas tingkat kota, itu tidak dipermasalahkan. Kalau kecamatan dan kelurahan menyarankan untuk membuat surat pernyataan suami kerja dan itu sudah dibuat ada di kelurahan,” imbuhnya.

Ia juga mengaku sudah membuka rekening atas nama pribadinya sesuai yang disarankan pihak kelurahan. Namun upaya yang telah dilakukannya itu sampai saat ini belum mampu mencairkan dana program RTLH.

“Ya, karena saya belum dapat, empat warga lain juga jadi tidak bisa dicairkan, harus menunggu,” tukas penjual mie ayam ini yang sekarang tinggal bersama dua anaknya.

Apa yang dirasakan oleh Sri Sulastri akhirnya masuk ke meja Fraksi PPP DPRD Kota Bogor. Ia tandang dengan didampingi oleh Ketua RT04 beserta warga lainnya. Kedatangan mereka disambut oleh anggota DPRD Saeful Bakhri, Rizal Utami dan Gilang Gugum Gumelar.

Dalam pertemuan itu, para politisi PPP ini berjanji akan menindaklanjuti apa yang menjadi aduan warga terkait pencairan dana bansos untuk program RTLH tersebut ke dinas-dinas terkait. Intinya, kata Saeful, pihaknya mencari solusi yang terbaik. “Aduan ini kami terima dan akan ditindaklanjuti,” ujarnya.

Terpisah, Sekretaris BPKAD Kota Bogor, Lia Kania Dewi saat dikonfirmasi mengatakan, bahwa penyaluran dana bansos untuk program RTLH harus dipastikan tetap sasaran diterima oleh penerima manfaat sesuai nama dan alamat.

“Bantuan dana RTLH dalam perwali penjabaran APBD Kota Bogor sudah tertera by name by address. Tentunya, ketika kita memberikan bantuan terhadap seseorang harus sesuai dengan apa yang disepakati oleh DPRD dengan Pemkot Bogor,” tuturnya.

Terkait ini, setahu Lia, bahwa permohonan program RTLH diajukan oleh suaminya Sri Sulastri dan sekarang sedang berada di luar daerah. Oleh karenanya, pihaknya memerlukan dokumen-dokumen tambahan sebagai bukti untuk proses pencairan. Sesuai SOP ketika dokumen semua lengkap dua hari sudah bisa dicairkan.

“Nah, untuk pembuktian istrinya tentunya kita perlu dokumen, misalnya Kartu Keluarga (KK) dan surat keterangan suami sedang berada di luar kota yang diketahui oleh camat dan lurah. Sepanjang kemarin, itu yang belum ada. Kita bukan mempersulit,” ucap Lia. (HRS)