Defisit 300 M, Dewan Minta Pemkot Evaluasi Biaya Operasional OPD

Kota Bogor – bogorOnline.com

APBD Tahun Anggaran 2020 yang mengalami defisit Rp300 miliar dikritisi oleh Anggota DPRD Fraksi PPP, Saeful Bakhri. Menurut Saeful, kondisi itu tak terlepas dari perencanaan program yang tidak tajam karena hanya bersifat rutinitas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belaka.

“Permasalahan utamanya adalah perencanaan program yang tidak matang. Tidak tajam dalam mendukung visi misi indikator kinerja utama. Makanya perencanaan harus dievaluasi lagi,” ujar Saeful kepada wartawan, Kamis 12 September 2019.

Lebih lanjut kata Saeful, pemerintah juga wajib melakukan evaluasi terhadap biaya-biaya operasional di seluruh OPD agar anggaran lebih efektif dan efisien. “Contohnya nggak perlulah melakukan kunjungan kerja yang tidak penting,” imbuhnya.

Yang tak kalah pentingnya, sambung dia, untuk menghindari defisit adalah dengan melakukan pemetaan terkait program mana yang harus dibiayai APBD, APBD Provinsi, APBN, Corporate Social Responsibility (CSR) dan lain sebagainya.

“Defisit itu kan terjadi karena perencanaan tak matang. Terlalu banyak anggaran yang diusulkan untuk program yang tidak terlalu penting,” kata Saeful.

Politisi PPP ini melanjutkan untuk menciptakan APBD yang berkeadilan, APBD per OPD harus dibedah dengan memperhatikan kewenangan, besaran, relevansi, luas wilayah dengan indikator kinerja utama.

“Coba kita bandingkan sekarang, anggaran OPD satu dengan OPD lain beda. Misalnya, dinas A yang mempunyai cakupan kerja luas, anggaran kecil. Kemudian kantor selingkungan seperti Bapenda, BPKAD dan Bappeda mendapat porsi beda. Apa karena elit? Inilah yang membuat kesenjangan,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Ade Sarip Hidayat mengatakan, bahwa defisit APBD Tahun Anggaran 2020 menyentuh angka sekitar Rp 300 miliar.

“Defisitnya sekitar 300 miliar, apabila kita memenuhi semua usulan yang diajukan para dinas,” tutur Ade yang juga Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor waktu itu.

Ade menjelaskan, berbicara soal APBD tidak terlepas dari pendapatan dan belanja daerah. “Pendapatannya berapa, belanjanya berapa, kan begitu. Simpelnya kita pengen belanja tapi kekurangan uang kira-kira seperti gitu atau disebut defisit,” paparnya.

Untuk mengatasi hal tersebut, sambung Ade, TAPD termasuk Bappeda mesti membaca secara detail tentang program yang diusulkan dan akan dibiayai oleh dinas masing-masing dapat ditunjang sesuai dengan kemampuan APBD.

“Kita akan kaji secara detail, apakah kegiatan itu menunjang untuk pencapaian Rancangan Program Jangka Menengah Daera (RPJMD) atau tidak. Kan kita punya sejumlah program prioritas, jadi harus kita pilih dulu mana yang harus didahulukan mana yang mesti di tahan dulu,” bebernya.

Meski sejumlah program yang diusulkan sejumlah dinas akan dirasionalisasi, Ade memastikan untuk program-program yang menjadi prioritas harus dapat dilaksanakan di tahun depan. “Ini yang harus kita perhatikan, jangan sampai ada kesalahan dalam penghapusan program nanti,” tandasnya. (HRS)