by

GMNI Bogor: Mengecam Keras Mafia HGU, Diduga Penyebab Longsor Sukajaya

BOGORONLINE.COM, CIBINONG–
Garis merah terkait persoalan banjir dan tanah longsor yang terjadi di Kecamatan Sukajaya, diduga pemberian Hak Guna Usaha (HGU) tanpa kontrol yang sudah di jawab oleh tiga instansi. Mulai dari
Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bogor, Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kantor Kabupaten Bogor dan Taman Nasional Gunung Halimun–Salak ( TNGHS) Bogor.

Kini giliran Mahasiswa mengecam keras adanya dugaan para mafia HGU yang bertanggung jawab. Hal itu seperti penjelasan dari Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Bogor Fera Priyatna mengatakan, ini bukan hanya soal penambangan emas liar atau gurandil tetapi ada juga masalah lainnya yaitu pengelolaan terkait masalah tanah HGU secara tidak benar. Hal tersebut masih ia menjelaskan, secara langsung dilihat oleh pihaknya ketika melakukan
observasi di lokasi hanya ada satu komoditas tanaman kelapa sawit yang masih ada sisanya gundul.

“Maka secara tegas kami mengecam keras, para mafia yang bermain-main dengan HGU dan pecat dinas terkait terindikasi bermain. Sehingga menimbulkan dapak luar biasa, sampai merenggut korban jiwa,” tegasnya saat dihubungi bogorOnline.com belum lama ini.

Sebelumnya, Taman Nasional Gunung Halimun–Salak ( TNGHS) melalui Kepala Seksi (Kasie) Wilayah 2 Bogor Sudjoko Mustajab mengatakan, memang kejadian longsor tersebut ada diwilayahnya kerjanya, mulai dari Gunung Kencana dan Gunung Talaga yang sebagia ada pada kecamatan Sukajaya dan Jasinga. Akan tetapi lanjutnya menerangkan, di wilayah tersebut juga ada areal HGU yang statusnya bukan kawasan hutan yang dikelola oleh Se seorang, korporat atau PT. Untuk diberikan Hak Guna Usaha atas tanah Negara melalui BPN.

“Kira-kira pengelolaan seperti itu,” ujarnya saat dihubungi bogorOnline.com belum lama ini.

Lanjut Sudjoko menambahkan, sedangkan untuk HGU yang sudah habis masa berlakunya, bisa langsung ditanyakan ke BPN sebagaimana proses pematokan untuk urusan tanah tersebut, bukan menjadi ranah tugas pihaknya. Masih ia menjelaskan, secara urusan pengelolaan sudah berbeda sekali. Sehingga pihaknya tidak mengetahui secara mendalam terkait tanah HGU tersebut yang secara langsung tidak ada hubungannya. Dalam konteks pengelolaan dan pengawasan karena rumahnya sudah berbeda sekali.

“Coba tanya ke BPN atau Pemda, sebab proses perizinannya ada dimeraka,” ujarnya.

Kepala Seksi Hubungan Hukum Keagrariaan ATR/BPN Kantor Kabupaten Bogor Wendi Ismawan mengatakan,
dirinya belum mengetahui stastus tanah yang terdampak longsor Sukajaya. Dengan alasan belum ada petugasnya yang ke lokasi untuk menentukan titik koordinat.

“Nanti kalau sudah didata saya akan sampaikan,” dalih pria yang enggan difoto itu saat ditemui bogorOnline.com di kantor kemarin.

Ketika ditanya Wartawan terkait tanah HGU yang sudah habis masa kontraknya sejak tahun 2000. Sehingga tidak terurus dan tidak direkomendasikan untuk dikembalikan kenegara. Wendi mengatakan, itu bukan ke wenanganya, melainkan pusat.

Setelah Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo memberikan tanggapannya terkait bencana longsor di Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor yang di kutip dari https://m.trubus.id/baca/34518/pemberian-hgu-tanpa-kontrol-penyebab-longsor-di-sukajaya-bogor.

Doni mengatakan, penyebab longsor semua diawali dengan pemberian Hak Guna Usaha (HGU) kepada perusahaan tanpa kontrol serta kewajiban menghijaukan kembali lahan HGU diabaikan dan telah digunduli semena-mena. Penggundulan itu sudah terjadi 10 hingga 20 tahun yang lalu, dan tahun-tahun ini baru berdampak longsor.

Dengan adanya pemberitaan tersebut maka bogorOnline.com mencoba menggali informasi terkait pemberian HGU tanpa kontrol ke Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bogor di Jalan KSR Dadi Kusmayadi, Desa Tengah, Kacamatan Cibinong, Kabupaten Bogor Selasa (7/1/20).

Sesampainya di kantor tersebut media bertemu dengan Muhammad Suparjo
Wakil Administratur Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bogor mengatakan, untuk longsor yang terjadi di tanah Sukajaya tersebut berdasarkan peta kawasan hutan hampir seluruhnya di kelolaan oleh Taman Nasional. Sedangkan permasalahan HGU pihaknya tidak memiliki data tersebut. Karena kewenangannya menjadi milik dari Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kantor Kabupaten Bogor untuk memberikan data, kerena jauh dari kawasan hutan yang di kelola oleh pihaknya.

“Jadi BPN dan Taman nasional yang bisa menjawab atas persoalan HGU yang terjadi longsor di Sukajaya,” ujar saat ditemui di kantornya.(rul)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed