by

Tugas PPNS Kota Bogor Diperkuat dengan Perda Trantibum

BOGORONLINE.com, Kota Bogor – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor memperkuat pelaksanaan tugas dan peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkup Satpol PP dalam penegakan peraturan daerah. Penguatan ini diusulkan melalui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bogor, Alma Wiranta menyampaikan, bahwa tugas dan peran Satpol PP sebagai PPNS di masa pandemi Covid-19 ini cukup berat. Selain menjaga ketentraman dan melakukan perlindungan masyarakat tugas yang sangat penting adalah melaksanakan penertiban bagi pelanggar ketertiban.

“Oleh karenanya kami sebagai legal drafting penyusunan Perda tentang Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, akan membantu sepenuhnya usulan perangkat daerah Satpol PP untuk segera memasukkan kedalam lembaran daerah peraturan ini setelah disetujui Pansus Pembentukan Perda Trantibum dan Linmas,” kata Alma kepada awak media, Senin (21/9/2020).

Alma melanjutkan, ada 65 Pasal yang telah disusun dalam Raperda tersebut, yang isi dalam ruang lingkup mengatur 14 tertib dan semuanya dilengkapi dengan petunjuk teknis penertiban dan sanksi yang diberikan juga bertahap mulai sanksi administratif sampai dengan sanksi pidana.

“Ini sesuai dengan amanat dari Mendagri agar segera menuntaskan peraturan penertiban disiplin melalui peraturan daerah, yang salah satunya penegakkan disiplin terhadap pelanggar protokol kesehatan,” paparnya.

Lebih lanjut, kata Alma yang juga berprofesi Jaksa dan pernah menjabat sebagai pelaksana tugas Kasubag Koordinasi PPNS pada JAMPidum Kejagung pada tahun 2018 itu, kewenangan PPNS yang dikomandoi Satpol PP akan menjadi kuat setelah terbit payung hukum Perda Trantibum di tahun ini.

Ia juga mengungkapkan akan segera menuntaskan setelah difasilitasi oleh gubernur Jabar dan Harmonisasi oleh Kakanwil Kumham Jabar.

“Hal ini perlu kerjasama yang baik dan masukan dari semua pihak sehingga aturan yang akan dilaksanakan dipahami sebagai kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum untuk melindungi masyarakat.”

Alma menjelaskan, bahwa kepastian hukum bukan berarti harus melalui proses persidangan, itu ultimum remedium jika aturan sanksi administratif sudah tidak diindahkan lagi oleh pelanggar, maka pidana ringan akan dilaksanakan oleh Satpol PP. Namun, sambungnya, rule of law yang diharapkan adalah terciptanya suasana yang tertib di lingkungan masyarakat,

“Dan saya berharap penegak Perda yaitu PPNS di Kota Bogor dapat ditambah jumlahnya karena saat ini hanya sekitar 15 orang dan ini sangat kurang, ditambah lagi tugas di masa Pandemi yang cukup berat memberikan sanksi kepada pelanggar tertib kesehatan Covid-19 berdasarkan Perwali 110/2020,” tandasnya. (Hrs)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed